Selasa, 29 Juli 2014

PAT GULIPAT POLITIK KEKUASAAN DI SENAYAN

Politik adalah seni untuk memimpin, kata sahabat seorang seniman. Pernyataan itu bisa menjadi benar jika dilihat dari perspektif seorang seniman. Juga, bisa menjadi salah kalau hanya dilihat secara parsial, karena politik itu merupakan proses panjang untuk menjadi pemimpin (termasuk bagaimana proses perekrutan dilakukan secara demokratis). Pada aras ini, seringkali terjadi saling sikut dan pat gulipat antara kawan di internal partai politik, apalagi antara partai politik.

Lihat saja, misalnya dalam perebutan kursi ketua DPR, para politisi berupaya untuk menjegal pemenang pemilu pada pemilu legislatif 9 April 2014 untuk menjadi ketua DPR. Mengapa para politisi terus bermain dalam lipatan untuk menjegal PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu untuk menjadi ketua DPR? Atau dengan alasan apa para politisi memaksakan diri untuk merubah aturan atau merivisi aturan pemenang pemilu secara otomatis menjadi ketua DPR? Apakah semata-mata untuk membagi jatah kekuasaan demi tercitaptanya harmoni politik di pemerintahan khususnya legislatif? Atau memang para politisi sengaja bermainan pat gulipat untuk menjegal PDI Perjuangan menduduki jabatan ketua DPR?

Jumat, 18 Juli 2014

PESANTREN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA

Sudah cukup lama saya tidak mengamati kehidupan pesantren, terutama semenjak saya menamatkan pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Hakim pada tahun 1989. Saya baru tersadar bahwa betapa pendidikan pesantren memiliki karakter dan ciri khusus yang tidak dimiliki lembaga pendidikan lainnya. Karena alasan tersebut, saya menelisik kehidupan pesantren yang masih bertahan di tengah arus modernisasi. Saya juga merindu akan kehidupan pesantren yang sederhana dan bersahaja. Yang saya syukuri ternyata anak pertama saya ingin masuk pesantren (selepas menamatkan pendidikan dasarnya) padahal sang bunda menawarinya untuk sekolah di SMP. Saya mau masuk pesantren ma (panggilan untuk ibunya). Loh, kenapa mau masuk pesantren, tanya saya kepada anak pertama saya. Tanpa saya sadari, ternyata anak saya sudah melahap materi buku "Setengah abad Nurul Hakim" yang saya tulis bersama tim. Ia hanya tersenyum sambil menenteng buku itu.

Di samping anak saya, dua keponakan saya juga sudah memasuki pondok pesantren lebih dulu. Apa anak saya dipengaruhi oleh kedua saudara misannya? Saya berkeyakinan tidak, Ia berangkat dari kesadarannya untuk melanjutkan sekolahnya ke pesantren atas pilihannya sendiri berdasarkan apa yang dipahami dari bacaannya. Sebagai orang tua, saya tentu mendukung pilihan si anak untuk melanjutkan studinya ke pesantren dan atau kalau pilihannya tidak ke pesantren. Masalahnya, mengapa ke pesantren.

Selasa, 15 Juli 2014

RUNTUHNYA ETIKA POLITIK KEKUASAAN

Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan kekuasaan dapat dilakukan oleh siapa pun, tidak hanya politisi. Menjelang pilpres 2014 segala macam propaganda, saling menjelekan atau negative campign dan black campaign dilakukan oleh para pihak untuk memenangkan pasangan yang diusungnya. Beredarnya tabloid yang mendeskreditkan pasangan calon presiden tertentu tersebar ke beberapa Pondok Pesantren di pulau Jawa. Dan yang disayangkan sampai-sampai mempersoalkan keyakinan dan agama nenek moyang pasangan tertentu ikut mewarnai propoganda politik demi kekuasaan. Segala cara mereka tempuh untuk menggapai kekuasaan demi pemuasan hasrat politiknya.

Berlomba-lomba untuk menggapai kekuasaan diperebutkan oleh masyarakat politik melalui media yang disebut pemilihan umum (baik pemilu legislatif ataupun pemilu presiden serta pemilu kepala daerah). Dalam perjalanan pemilu di Indonesia susah sekali untuk menjalankan aturan dan atau aturan yang ditaati oleh peserta pemilu. Selalu saja ada celah dan ruang hampa yang dilanggar oleh peserta pemilu sehingga pemilu tidak berada pada posisi yang seharusnya oleh peraturan kepemiluan. Buktinya, usai pelaksanaan pemilu perkara atau sengketa ada saja masuk ke ranah hukum. Apakah hal itu berarti bahwa peraturan dibuat memang untuk dilanggar bukannya untuk ditaati. Jika demikian, maka dimungkinkan suatu tatanan normatif yang disebut etika dalam politik.

Jumat, 11 Juli 2014

KONSTRUKSI EDUKASI GENERASI EMAS (ANTARA KEMISKINAN DAN KEKERASAN)

Pengantar
Generasi Emas?  Satu pertanyaan yang mungkin bagi sebagian orang sebagai mimpi, fantasi, yang berada di dunia ide dan dunia hayal.  Penganut empirisme mungkin yang paling skeptis akan kemunculan generasi emas ini karena faktisitas dunia pendidikan di Indonesia masih terbelenggu dengan pelbagai permasalahan diantaranya kemiskinan, kekerasan, kurikulum yang selalu berubah, anggaran, dan manajemen yang tidak terkelola dengan baik. Permaslahan-permasalahan tersebut sangat mungkin menjadi penyebab rumitnya mengurai benang kusut dunia pendidikan di Indonesia menuju cita Generasi Emas.
Generasi Emas menyangkut dunia cita, dunia ide, dunia yang terdiri dari manusia yang tidak statis tetapi dinamis, progresiv dan terus bergerak untuk mewujudkan impian-impiannya. Tidak ada rumus untuk menyerah terkapar terhadap permasalahan yang melanda manusia generasi emas. Dengan demikian generasi emas merupakan generasi manusia ideal atau super mens yang akan dituju dengan dilingkupi oleh nilai-nilai moralitas tinggi, demokratis, berketerampilan, inovatif, religious, dan berakhlak mulia. 
Edukasi generasi emas manjadi pintu masuk untuk sampai kepada cita generasi emas atau generasi berkarakter. Karena itu, edukasi generasi emas harus berkelanjutan dan tidak pernah berakhir (never ending process) sebagai bagian terpadu  untuk menyiapkan generasi bangsa, yang disesuaikan dengan sosok manusia masa depan, berakar pada filosofi dan nilai cultural religious bangsa  Indonesia. Edukasi generasi dalam bayangan saya setara dengan pendidikan karakter  yang sedang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Pendidikan karakter harus mengembangkan filosofi dan pengamatan atas keseluruhan karakter bangsa ini secara utuh, dan menyeluruh[1].  Karakter bangsa mengandung perekat budaya dan cultural yang harus terwujud dalam kesadaran cultural (cultural awareness) dan kecerdasan kultural (cultural  intelligence) setiap warga Negara.

TRANSISI KULTURIL POLITIK ULAMA

Pada tulisan ini, tidak mempermalahkan apalagi menyangsikan urgensi istiharah dalam kehidupan ummat. Istiharah dimaknai sebagai strategi untuk memilih satu pilihan terbaik dari beberapa pilihan yang tersedia dengan  melibatkan Tuhan. Istikharah dalam segala urusan memang dianjurkan oleh agama Islam untuk memilih pilihan agar orang Muslim dituntun tetap berada di jalan kebenaran dan tidak terjebak pada kepentingan duniawi tanpa nilai ilahiah.

Keterlibatan ulama dalam partai politik, tidak bisa dilihat hanya sebagai sebuah sikap sesaat, tetapi sebuah pilihan berdasarkan hasil istiharah. Pilihan sikap tersebut juga, memiliki keterkaitan dengan dinamika sosial politik yang sedang berkembang dan juga berkaitan dengan konstelasi politik pada masa-masa sebelumnya.

Pada masa Orde Baru, kecendrungan arus politik yang sentralistik menjadikan ulama menghadapi dilema, khususnya saat berhadapan dengan pemerintah. Segala aktivitas politik masyarakat (termasuk aktivitas politik ulama) dibatasi atau bahkan dicurigai. Untuk memudahkan kontrol terhadap aktivitas politik ulama, pemerintah membentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah koordinasi gerakan para ulama. Orientasi pembemtukannya adalah kebersamaan walau pada hakekatnya adalah pembatasan.