Rabu, 13 Agustus 2014

REFORMASI STRUKTURAL BIROKRASI ALA JOKO WIDODO

Pekerjaan rumah bagi presiden terpilih Joko Widodo tidak ringan. Banyak proyek-proyek besar yang mangkrak peninggalan presiden SBY akibat dari desentralisasi yang salah arah dan ditambah lagi dengan aturan perundangan yang saling tumpang tindih. Dan juga fenomena mulai munculnya raja-raja kecil di daerah, lebih khusus lagi raja-raja kecil di desa. Dengan telah disahkannya undang-undang nomor 16 Tahun 2014 tentang desa maka kepala desa menjadi penguasa baru yang diberikan mengelola uang sekitar 1,4 miliar rupiah. Kondisi tersebut bisa menimbulkan gesekan dan kepentingan antara kepala daerah dengan kepala desa. Dengan demikian, pekeejaan yang mesti dilakukan oleh presiden terpilih yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014 mendatang adalah melakukan reformasi struktural.

Hubungan pusat dengan daerah sampai saat ini masih belum terurai dengan baik. Contoh paling mencolok adalah banyak sekali proyek-proyek nasional di daerah yang mangkrak akibat adanya tumpang tindih aturan dalam hal pembebasan tanah dan kepentingan pusat dengan daerah yang tidak singkron. Semangat undang-undang otonomi daerah bermuara pada kesejahteraan rakyat, tetapi yang terjadi adalah munculnya raja-raja kecil di daerah yang menumbuh suburkan politik dinasty di daerah. Kepentingan politik dinasty ini kerap kali menimbulkan masalah-masalah yang tidak berkesudahan. Maksudnya segala bentuk proyek berputar pada kekuarga besar si kepala daerah. Masih ingat kasus Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang dijadikan tersangka oleh KPK karena kasus korupsi pelbagai proyek di daerahnya.

Selasa, 05 Agustus 2014

URBANISASI DAN PERMASALAHAN SOSIAL IBU KOTA

(I)
Ubanisasi besar-besaran selalu terjadi setiap tahunnya ke kota-kota besar, khususnya Ibu Kota Jakarta. Dari data yang dirilis media disebutkan bahwa tidak kurang dari 7 ribu orang pendatang baru yang memadati Jakarta. Kehadiran mereka di Jakarta tidak lepas dari iming-iming syurga dari sanak keluarga mereka yang pulang mudik merayakan Idhul Fithri ke kampung halamannya. Namun, alasan mendasar adalah keinginan untuk mencari pekerjaan ke kota sebab di desa pekerjaan tidak ada, kecuali menjadi petani atau buruh tani. Apapun alasan mereka urbanisasi ke Jakarta menjadi permasalahan sosial yang membikin pemerintah Jakarta pusing tujuh keliling.
Urbanisasi yang berlebihan bila dibandingkan dengan daya serap tenaga kerja di Jakarta telah menjadikan mereka terpaksa bekerja serabutan dan bergelut dengan pekerjaan informal, seperti tukang ojek, pemulung, buruh kasar di pasar tradisional, tukang parker dadakan, dan bahkan tidak bekerja. Yang namanya pekerjaan informal selalu saja memunculkan permasalahan baru, apalagi pendapatannya tidak sesuai dengan apa yang mereka bayangkan ketika hendak berangkat meninggalkan desanya. Mau pulang, takut, mau tetap bertahan di kota, jadi pengangguran. Sehingga jalan pintas dan rasa prustasi menjadikan mereka melakukan pekerjaan yang penting bisa bertahan hidup di kota, salah satunya dengan menjadi preman pasar.  

GARUDA, MERAH PUTIH: SIMBOL-SIMBOL NEGARA YANG TIDAK LAGI SAKTI

Ketika menyebut garuda, maka kita akan mengingat lambang negara Indonesia. Begitu juga, ketika menyebut merah putih, maka kita pun pasti akan mengingat bendera kebangsaan Indonesia. Namun, ketika kita menggabungkan kedua kata dari lambang-lambang negara tersebut, maka kita pasti mengingat pasangan calon presiden nomor urut 1 yakni Prabowo Subianto - Hatta Rajasa (yang bersaing dengan pasangan calon presiden Joko Widodo - Jusuf Kala) pada pilpres 9 Juli 2014. Dan atau pasti mengingat koalisi besar yang dibangun oleh Gerindra besutan Prabowo Subianto. Persaingan keduanya menuju Istana Negara sangat ketat dan penuh intrik politik.

Ketika menyebut koalisi besar, mungkin memori kita akan tertuju pada pemilu gubernur Jakarta yang dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo - Basuki Cahaya Purnama (Ahok) yang saat itu hanya diusung oleh partai PDI Perjuangan dan Gerindra. Sungguh, tidak ada yang memprediksi pasangan Jokowi - Ahok bakal mengalahkan Fauzi Bowo dengan koalisi besarnya. Sejarah tersebut terulang kembali, ketika maju mencari peruntungan menjadi calon presiden berpasangan dengan Jusuf Kala menuju Istana dan sekaligus terpilih menjadi presiden. Joko Widodo memang fenomena pemimpin politik yang menarik dan berasal dari orang biasa (bukan trah kebangsawanan) atau pemimpin sebelumnya. Hal ini mungkin yang disebut sebagai Satrio Piningit (keyakinan orang Jawa) sebagaimana yang pernah diramalkan oleh Ki Joyo Boyo dari kraton Surakarta.

Selasa, 29 Juli 2014

PAT GULIPAT POLITIK KEKUASAAN DI SENAYAN

Politik adalah seni untuk memimpin, kata sahabat seorang seniman. Pernyataan itu bisa menjadi benar jika dilihat dari perspektif seorang seniman. Juga, bisa menjadi salah kalau hanya dilihat secara parsial, karena politik itu merupakan proses panjang untuk menjadi pemimpin (termasuk bagaimana proses perekrutan dilakukan secara demokratis). Pada aras ini, seringkali terjadi saling sikut dan pat gulipat antara kawan di internal partai politik, apalagi antara partai politik.

Lihat saja, misalnya dalam perebutan kursi ketua DPR, para politisi berupaya untuk menjegal pemenang pemilu pada pemilu legislatif 9 April 2014 untuk menjadi ketua DPR. Mengapa para politisi terus bermain dalam lipatan untuk menjegal PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu untuk menjadi ketua DPR? Atau dengan alasan apa para politisi memaksakan diri untuk merubah aturan atau merivisi aturan pemenang pemilu secara otomatis menjadi ketua DPR? Apakah semata-mata untuk membagi jatah kekuasaan demi tercitaptanya harmoni politik di pemerintahan khususnya legislatif? Atau memang para politisi sengaja bermainan pat gulipat untuk menjegal PDI Perjuangan menduduki jabatan ketua DPR?

Jumat, 18 Juli 2014

PESANTREN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA

Sudah cukup lama saya tidak mengamati kehidupan pesantren, terutama semenjak saya menamatkan pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Hakim pada tahun 1989. Saya baru tersadar bahwa betapa pendidikan pesantren memiliki karakter dan ciri khusus yang tidak dimiliki lembaga pendidikan lainnya. Karena alasan tersebut, saya menelisik kehidupan pesantren yang masih bertahan di tengah arus modernisasi. Saya juga merindu akan kehidupan pesantren yang sederhana dan bersahaja. Yang saya syukuri ternyata anak pertama saya ingin masuk pesantren (selepas menamatkan pendidikan dasarnya) padahal sang bunda menawarinya untuk sekolah di SMP. Saya mau masuk pesantren ma (panggilan untuk ibunya). Loh, kenapa mau masuk pesantren, tanya saya kepada anak pertama saya. Tanpa saya sadari, ternyata anak saya sudah melahap materi buku "Setengah abad Nurul Hakim" yang saya tulis bersama tim. Ia hanya tersenyum sambil menenteng buku itu.

Di samping anak saya, dua keponakan saya juga sudah memasuki pondok pesantren lebih dulu. Apa anak saya dipengaruhi oleh kedua saudara misannya? Saya berkeyakinan tidak, Ia berangkat dari kesadarannya untuk melanjutkan sekolahnya ke pesantren atas pilihannya sendiri berdasarkan apa yang dipahami dari bacaannya. Sebagai orang tua, saya tentu mendukung pilihan si anak untuk melanjutkan studinya ke pesantren dan atau kalau pilihannya tidak ke pesantren. Masalahnya, mengapa ke pesantren.