Sabtu, 26 Januari 2013

AKANKAH TERJADI PERGESERAN PEMILIH PADA PILGUB NTB


Persaingan politik menjelang pemilihan gubernur NTB sudah semakin memanas. Para kandidat pasangan Balon Gubernur pun mulai menyusun strategi politik untuk mempengaruhi pemilih pada pemilukada Gubernur NTB tanggal 13 Mei 2013 mendatang. Ada yang mentasbihkan diri seakan Ratu Adil telah datang yang akan membawa NTB menjadi lebih baik dan berada di atas golongan yang ada. Ada yang tiba-tiba menjadi sangat dermawan dengan mensubsidi tempat-tempat ibadah setiap bulannya. Ada pula pasangan Balon gubernur yang melabelkan dirinya sebagai tokoh agama dengan identitas tertentu. Dan ada yang sangat hati-hati sambil membaca situasi dan perkembangan politik ke depan.
Fenomena pemilih yang semakin kritis dan rasional membuat bakal calon gubernur NTB harus berhati-hati. Sebab menghadapi pemilih yang kritis dan rasional butuh strategi politik yang ampuh dan jitu. Biasanya pemilih seperti itu tidak lagi melihat figur sebagai indikator utama untuk menentukan pilihan, tetapi program kerja dan keseriusan menjalankan programnya itu. Janji-janji politik cendrung menina bobokan masyarakat pemilih yang tidak perlu menjadi jurus andalan para balon gubernur atau sebaiknya ditinggalkan, mungkin akan lebih baik. Karena saat ini masyarakat pemilih baru terbangun dari tidurnya akibat janji-janji politik itu.

Ternyata, tidak sekedar terbangun, tetapi mulai mempertanyakan, kenapa janji-janji politik lima tahun lalu belum juga terealisasi? Apakah dia ikut tertidur juga di kursi kekuasaan yang empuk itu?
Setidaknya ada tiga alasan yang menyebabkan terjadinya
pergeseran pemilih pada pemilukada gubernur 2013 mendatang. Pertama. Ada kesan dan terjadi kekecewaan masyarakat pemilih terhadap gubernur incamben yang terkesan hanya mementingkan kelompok tertentu dan memusatkan pembangunan pada daerah tertentu juga. Kesan dan kekecewaan masyarakat pemilih itu kini bagaikan bola salju yang makin membesar dan sulit untuk tidak meledak.

Kedua. Konsekuensi dari kesan dan kekecewaan masyarakat pemilih itu, sudah pasti mereka akan mencari figur gubernur yang lain pada pemilukada tanggal 13 Mei 2013 yang akan datang. Munculnya calon gubernur dari partai Bulan Bintang dan PKS menjadi bukti tambahan bahwa konstituen mereka pasti akan mengikuti garis partai masing-masing.

Ketiga. Figur-figur balon gubernur yang sudah muncul dan dikenal masyarakat menjadikan masyarakat pemilih bebas untuk memilih. Figur gubernur yang akan dipilih nanti, tentu gubernur yang bisa berlaku adil terhadap semua kelompok masyarakat yang ada di bumi Gora dan kerkeinginan untuk menekan KKN sebagaimana amanat reformasi.

Tiga alasan itu yang membuat saya yakin bahwa akan terjadi pergeseran dan penyebaran pemilih ke semua calon gubernur. Atau dengan kata lain pilihan terhadap gubernur mendatang akan semakin cair, karena munculnya tokoh-tokoh agama yang beridentitas Kiai atau Tuan Guru sebagai pesaing gubernur incamben yang juga beridentitas Tuan Guru. Namun demikian, sangat sulit untuk memprediksi siapa yang akan menjadi pemenangnya. Akankah gubernur Zainul Majdi akan terpilih kembali untuk periode kedua masa jabatannya? Entahlah. Hanya masyarakat pemilih yang akan menentukannya.

PETA PEMILIH MENJELANG PILGUB

Pilihan masyarakat menjelang pemilukada gubernur NTB yang akan datang sangat ditentukan oleh issu-issu yang berhubungan dengan agama/ormas, kelas, kedaerahan/etnis dan ideology. Di samping itu figur seorang calon masih menjadi perhatian pemilih, seperti track record, jaringan luas, leadership atau policy of problems solving dan kepekaan sosial atau empati. Saya melihat, pilihan pemilih terhadap para pasangan calon gubernur tidak bisa lepas dari issu-issu di atas.

Dari beberapa nama paket calon gubernur yang muncul dan sudah deklarasi, ternyata issu etnisitas dan ideology yang mendasari penentuan pasangan gubernur NTB. Penentuan paket berdasarkan etnis dan ideologi calon gubernur NTB memang sangat sulit dihindari karena provinsi Nusa Tenggara Barat secara geopolitik terdiri dari pulau Lombok dan pulau Sumbawa. Jadi, wajar kalau Lalu Ranggalawe sebagai calon gubernur yang berasal dari Lombok memilih calon wakil gubernur dari pulau Sumbawa. Begitu juga, Harun al-Rasyid sebagai calon gubernur yang berasal dari Bima memilih Dr. Abdul Muhyi Abidin sebagai wakilnya dari pulau Lombok. Dan KH. Dr. Zulkipli Muhadly sebagai calon gubernur yang berasal dari Sumbawa Barat memilih Prof. Dr. Ikhsan sebagai calon wakilnya yang berasal dari pulau Lombok. Lalu, bagaimana dengan Tgh. Dr. M. Zainul Majdi yang berasal dari pulau Lombok, akankah dia memilih calon wakilnya dari pulau Sumbawa ataukah dari pulau Lombok sendiri.

Memang, tidak ada aturan yang mengharuskan penentuan pasangan calon gubernur berasal darimana, apakah paket Lombok-Lombok, paket Sumbawa-Sumbawa atau paket Lombok-Sumbawa dan atau Sumbawa-Lombok. Ya, tidak ada aturan yang mengikat, tetapi berdasarkan kepatutan dan pertimbangan geopolitik semata. Toh, pada akhirnya yang akan menentukan siapa yang akan menjadi pemenang atau gubernur adalah masyarakat pemilih sendiri. Jika masyarakat kritis dan rasional, maka pasti akan mendasarkan pilihannya pada gabungan daerah yang menjadi penyangga dan membentuk provinsi Nusa Tenggara Barat. Jika tidak, maka masyarakat pemilih hanya akan menjadi sapi perahan para pasangan calon gubernur.

Di samping alasan etnis, pertimbangan ideology (organisasi sosial keagamaan) ternyata menjadi alasan untuk menentukan pasangannya. Suara pemilih Nahdlatul Wathan (NW) diperebutkan oleh pasangan calon gubernur (setidaknya oleh kadernya sendiri). Tampilnya Dr. Abdul Muhyi Abidin sebagai calon wakil gubernur mendampingi Drs. Harun al-Rasyid menjadi bukti perebutan suara pemilih NW, dan tentu akan berebutan dengan Dr. M. Zainul Majdi (gubernur incamben). Keduanya kader NW dari generasi ke tiga Maulana Syekh Tgh. Zaenuddin Abdul Madjid.

Ternyata perebutan suara pemilih NW (poros Anjani dan Pancor) tidak hanya terjadi pada level provinsi tetapi juga pada level kabupaten Lombok Timur. Pasangan SUFI (Sukisman dan Syamsul Lutfi) poros NW Pancor akan berebut suara pemilih NW dengan pasangan WALY (Abdul Wahab dan Hj Lale Yaqutunnafis) poros NW Anjani. Mereka berharap massa panatik secara keormasan akan menghantarkannya menjadi pemimpin baik pada level provinsi maupun kabupaten Lombok Timur. Lalu, bagaimana dengan suara ormas dan atau pemeluk agama lainnya, seperti suara pemilih NU, Muhamadiyah, Tarbiyah, Parisade Hindu dan lainnya?

Saat ini, suara mereka masih mengambang dan belum menentukan pilihan, setidaknya terekan dari beberapa calon pemilih yang sempat diwawancarai. Kemana mereka akan menjatuhkan pilihan? Hal itu, sangat tergantung dari bakal calon gubernur sendiri, apakah balon gubernur NTB bisa memperjuangkan aspirasi mereka ataukah mereka akan dikecewakan kembali. Tentu dalam memori mereka pasti sudah mencatat perlakuan dan mungkin ketidakadilan dari pemerintah yang telah mereka rasakan selama ini.

Tentu itu sangat menyakitkan. Sehingga wajar kalau suara pemilih selain NW akan memilih pemimpin yang bisa mengayominya, karena di bawah organisasi yang dimiliki terdapat banyak lembaga-lembaga pendidikan, lembaga dakwah dan lembaga sosial yang membutuhkan sentuhan finansial dari pemerintah daerah. Hal itu yang tidak dirasakan selama ini. Namun, tidak berarti bahwa tanpa sentuhan pemerintah daerah eksistensi mereka dalam pengembangan ormasnya menjadi mandek. Pasti tidak.

Munculnya Dr. KH. Zulkipli Muhadly sebagai Balon Gubernur NTB yang berpasangan dengan Prof. Dr. Muhammad Ihsan bisa menjadi alternative berlabuhnya suara pemilih ormas-ormas Islam selain NW yang masih mengambang. Pasangan balon Gubernur itu dapat dikatakan sebagai duet dua organisasi terbesar di Indonesia yakni NU dan Muhammadiyah (walaupun secara formal kedua ormas itu tidak berpolitik praktis). Analisis ini tidak berlebihan karena memang KH Zulkipli merupakan dewan mustasyar PW NU NTB sedangkan Prof. Ihsan adalah anggota Muhamadiyah.

Ideology kepartaian pada pemilihan gubernur NTB mendatang kurang berperan untuk mendapat simpati dari masyarakat pemilih. Partai politik atau gabungan partai politik hanya berperan sebatas mengantarkan para balon gubernur bisa mendaftar di KPU secara administrative. Fenomena tidak bergeraknya imprastruktur politik seolah menjadi gejala umum (apalagi misalnya calon yang diusungnya bukan kadernya sendiri). Begitu sudah terdaftar sebagai pasangan calon, terkesan tugas partai politik sudah selesai. Masalah kalah menang menjadi pekerjaan lain yang harus terkordinasi lebih lanjut. Kalau perilaku partai politik seperti ini terus berlanjut bukan tidak mungkin akan membuat syahwat politik kekuasaan akan semakin berkurang dan tergantikan dengan medium lain, misalnya pilihan pada calon perseorangan.

Kalau memang demikian, maka pemetaan pemilih pada pilgub mendatang lebih dikarenakan ikatan emosional organisasi sosial keagamaan atau ideology keagamaan, kedaerahan, etnis, dan mungkin ideology kepartaian. Kelihatannya, factor ideology keagamaan dan kedaerahan pemilih akan diperebutkan oleh para balon gubernur. Dari asumsi itu, gubernur incamben Dr. Zainul Majdi sepertinya harus bekerja ekstra keras untuk meyakinkan basis massa NW yang telah memilihnya. Sebab kemunculan Dr. Abdul Muhyi Abidin yang berduet dengan Harun al-Rasyid menjadi pesaing baru yang berasal dari basis massa NW, hanya porosnya yang berbeda (ada poros NW Anjani dan NW Pancor). tentu, hal itu akan berpengaruh terhadap perolehan suara gubernur Zainul Majdi pada pilgub mendatang. suara pemilih NW akan terbelah sesuai dengan dua poros NW itu. artinya, pergeseran suara pemilih NW tidak lagi bulat diberikan kepada TGB tetapi juga akan beralih ke Abdul Muhyi Abidin.

Siapa yang menjadi pemenangnya? Tentu bagi warga masyarakat Gumi Gora yang lain seakan tidak mempermasalahkan siapa yang akan menjadi gubernur mendatang. Yang terpenting gubernur mendatang harus bisa berlaku adil terhadap semua elemen masyarakat Gumi Gora, dan juga KKN jangan lagi menjadi prioritas penempatan pejabat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik atau clean and good governance. Kesemuanya, merupakan kumpulan keinginan masyarakat yang harus dikerjakan oleh gubernur terpilih hasil pemilukada gubernur tanggal 13 Mei 2013 mendatang. Semoga. Wallahul Musta’an ila Darissalam.

Pinggiran Pitung Bangsit, Kediri, 27012013. Jam 9.32 wita


0 komentar: