Diskusi yang bertema "menuju masa depan kebebasan beragama dan kelompok minoritas di Indonesia" ternyata akan ada satu bentuk kebijakan untuk tdk mengatakan menjadi satu misi dari salah satu calon presiden Indonesia yakni menghilangkan kolom identitas agama pada KTP di Indonesia. Musdah Mulia sebagai salah seorang feministm menyatakan hal itu bahwa Jokowi menyetujuinya bahkan menganggapnya sebagai bentuk ketidakbebasan.
Kalau memang benar apa yang disampaikan Musdah Mulia maka sungguh akan mengganggu atau melukai perasaan hati kaum mayoritas beragama di negeri ini. Akibatnya bisa menjadi kontra produktif dan mungkin merugikannya. Hanya masalahnya sdh siapkah kita menjadi negeri yang bebas tanpa harus terbelenggu dengan identitas formal di KTP itu? Mari kita renungkan saja apa makna di balik kesetujuan itu dan saya ingat bahwa Ahok juga pernah menyatakan hal itu sebagai wakil gubernur DKI.
Bermain di ranah logika publik mayoritas seperti itu dapat menjadi kerugian besar bagi siapa saja...tdk hanya calon presiden. Sebab masyarakat kita belum dapat diajak bermain pada logika jelimat seperti itu. Sekali saja logika itu dijadikan alat politik maka akibatnya bisa dahsyat. Tapi masalahnya ummat mayoritas sendiri pasti terpecah kalau diskursus itu dimunculkan pada ranah publik.
Semoga saja kita tidak terpengaruh dengan isu apapun yang muncul menjelang pilpres 9 juli 2014 mendatang. Terus terang saya amat sangat terkejut dengan kemunculan issu seperti itu bahkan mungkin menjadi alat politik menjelang pilpres karena issu pencantuman identitas beragama pada KTP sudah lama didengungkan oleh para aktivis pro kebebasan di negeri ini.
Keterkejutan saya sangat beralasan karena selam 13 hari saya sengaja tidak mengakses berita apapun tentang politik selama saya melaksanakan ibadah umrah karena saya ingin total beribadah dan melakukan perenungan serta introspeksi diri selama kehidupan sampai hari ini. Tentu saja saya sangat menikmati dan banyak nilai yang mampu saya internalisasikan selama beribadah di tanah al-haramain serta menelusuri jejak perjuangan para nabi sehingga syariat haji diwajibkan dalam agama kita.
Begitu saya mulai mencoba mengabdit berita...saya sangat terkejut dengan semakin liarnya black campaign menjelang pergantian kepemimpinan di negeri tercinta ini...tdk hanya issu penghampusan identitas agama di kolom KTP yang sudah kita miliki. Apa efeknya kalau nantinya tidak ada kolom agama pada KTP kita?
Coba anda renungkan sendiri...bisa-bisa hal ini menjadi pintu masuk kembalinya isme-isme atau ideologi terlarang dan bahkan bertentangan dengan agama Islam yang kita anut selama ini (dan bertentangan dengan pancasila dan UUD 45). Selamat merenung tapi tidak terjebak pada apologi sempit.
Siap tidaknya kita menerima kebijakan penghapusan kolom agama pada identitas KTP kita nantinya...pasti kita semua punya andil karena kita sendiri yang menentukan pemimpin kita...apa hal itu bisa berarti kesalahan dalam memilih pemimpin? Siap tidak siap kita harus siap karena kita sendiri yang menentukan pemimpin kita apalagi calon yang kita bela menjadi jawaranya. Siapkan diri untuk bisa hidup dalam pluralisme (termasuk tanpa identitas apapun) bukan.
Bandara Soekarno-Hatta, 20062014.13.23.29.
Kalau memang benar apa yang disampaikan Musdah Mulia maka sungguh akan mengganggu atau melukai perasaan hati kaum mayoritas beragama di negeri ini. Akibatnya bisa menjadi kontra produktif dan mungkin merugikannya. Hanya masalahnya sdh siapkah kita menjadi negeri yang bebas tanpa harus terbelenggu dengan identitas formal di KTP itu? Mari kita renungkan saja apa makna di balik kesetujuan itu dan saya ingat bahwa Ahok juga pernah menyatakan hal itu sebagai wakil gubernur DKI.
Bermain di ranah logika publik mayoritas seperti itu dapat menjadi kerugian besar bagi siapa saja...tdk hanya calon presiden. Sebab masyarakat kita belum dapat diajak bermain pada logika jelimat seperti itu. Sekali saja logika itu dijadikan alat politik maka akibatnya bisa dahsyat. Tapi masalahnya ummat mayoritas sendiri pasti terpecah kalau diskursus itu dimunculkan pada ranah publik.
Semoga saja kita tidak terpengaruh dengan isu apapun yang muncul menjelang pilpres 9 juli 2014 mendatang. Terus terang saya amat sangat terkejut dengan kemunculan issu seperti itu bahkan mungkin menjadi alat politik menjelang pilpres karena issu pencantuman identitas beragama pada KTP sudah lama didengungkan oleh para aktivis pro kebebasan di negeri ini.
Keterkejutan saya sangat beralasan karena selam 13 hari saya sengaja tidak mengakses berita apapun tentang politik selama saya melaksanakan ibadah umrah karena saya ingin total beribadah dan melakukan perenungan serta introspeksi diri selama kehidupan sampai hari ini. Tentu saja saya sangat menikmati dan banyak nilai yang mampu saya internalisasikan selama beribadah di tanah al-haramain serta menelusuri jejak perjuangan para nabi sehingga syariat haji diwajibkan dalam agama kita.
Begitu saya mulai mencoba mengabdit berita...saya sangat terkejut dengan semakin liarnya black campaign menjelang pergantian kepemimpinan di negeri tercinta ini...tdk hanya issu penghampusan identitas agama di kolom KTP yang sudah kita miliki. Apa efeknya kalau nantinya tidak ada kolom agama pada KTP kita?
Coba anda renungkan sendiri...bisa-bisa hal ini menjadi pintu masuk kembalinya isme-isme atau ideologi terlarang dan bahkan bertentangan dengan agama Islam yang kita anut selama ini (dan bertentangan dengan pancasila dan UUD 45). Selamat merenung tapi tidak terjebak pada apologi sempit.
Siap tidaknya kita menerima kebijakan penghapusan kolom agama pada identitas KTP kita nantinya...pasti kita semua punya andil karena kita sendiri yang menentukan pemimpin kita...apa hal itu bisa berarti kesalahan dalam memilih pemimpin? Siap tidak siap kita harus siap karena kita sendiri yang menentukan pemimpin kita apalagi calon yang kita bela menjadi jawaranya. Siapkan diri untuk bisa hidup dalam pluralisme (termasuk tanpa identitas apapun) bukan.
Bandara Soekarno-Hatta, 20062014.13.23.29.
0 komentar:
Posting Komentar