CINDERELLA ACTION

Kalau diterjemahkan "Cinderella Action" berarti tindakan yang mengejutkan. Menjelang Pemilu 2014 sangat besar kemungkinannya akan muncul tindakan yang mengejutkan yang dilakukan oleh partai politik ataupun pemerintah. Cinderella action itu bisa berwujud Undang-undang atau peraturan pemerintah yang melegalkan segala tindakan politik demi kekuasaan.

Perilaku politik Cinderella action menjadi tameng agar tindakan yang dilakukan benar adanya. Masalah-masalah seperti bansos, dana hibah, titip anggaran di satu kementrian atau SKPD seakan menjadi lahan basah untuk mengeruk kekayaan negara untuk kekuasaan dan kepentingan pribadi. Termasuk di dalamnya melegalkan penggunaan mobil dinas dan fasilitas negara lainnya.


Ketika para pejabat negara yang akan mengikuti kompetisi pada pemilu 2014 mendatang, seperti menjadi caleg dan lainnya, sesegera mungkin untuk melakukan cuti tanpa tanggungan negara atau mengundurkan diri dari jabatannya (mungkin akan lebih terhormat). Beberapa Menteri sudah ditetapkan menjadi daftar calon tetap (DCT) 2014 tetapi masih tetap menduduki jabatannya. Diakui atau tidak, sudah pasti mereka yang terdaftar menjadi calon tetap pasti akan memanfaatkan fasilitas negara dikala turun ke daerah untuk mensosialisasikan dirinya.

Dengan demikian, KPK harus jeli membaca cinderella action yang kemungkinan bakal menjamur menjelang pemilu 9 April 2014 mendatang. Masalahnya, apakah cinderella action dapat dikataorikan sebagai tindakan melawan hukum atau tidak. Tentu KPK lebih memahaminya. Tetapi dalam konteks politik, sepertinya menjadi tindakan yang mungkin akan dilakukan. Kalaupun hal itu terjadi, maka perlu ada kajian mendalam untuk membongkar cinderella action agar tumbuh rasa keadilan diantara sesama kompetitor atau politisi.

Kalau dibiarkan, sudah barang tentu mereka yang sudang menjabat sangat diuntungkan dengan kondisi itu, sebaliknya mereka atau caleg yang tidak memangku jabatan sangat dizholimi oleh kondisi itu. Pada konteks ini, masyarakat juga harus jeli membaca setiap aturan yang keluar di tahun politik ini. Cinderella action bukan menjadi kebutuhan dalam kerangkan meningkatkan kualitas demokrasi, namun lebih merupakan opera politik menghalalkan segala cara demi kekuasaan.

Kediri, 29012014.1819