MEMBINCANG BUDAYA SASAK

Pengantar

Dua Minggu berturut-turut Mataram Dialog Forum (MDF) bekerja sama dengan TV9 menayangkan diskusi tentang budaya Sasak. Banyak orang mempertanyakan kenapa MDF membedah topic yang sama, apakah MDF kehabisan ide sehingga mendiskusikan topic kebudayaan dalam dua session? Kenapa tidak membedah topic yang lebih actual, seperti tentang pilkada gubernur dan beberapa kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat atau tentang mandegnya pembangunan Islamic Center (IC).

Tentu, tulisan ini tidak pada posisi menjawab pertanyaan-pertanyaan itu karena kesemuanya merupakan hak dari MDF dan TV9. Topik-topik yang didiskusikan satu kali dalam dua minggu sepengetahuan penulis didiskusikan dan diputuskan oleh tim yang dibentuk oleh Inskrip NTB berdasarkan pertimbangan yang cukup matang (salah satunya adalah pertimbangan actual). Membincangkan tentang budaya sasak dalam dua minggu berturut-turut, lebih didasarkan pada pada pertimbangan menemukan kembali identitas kesasakan yang sudah tergerus zaman dan mencari strategi tepat mendudukannya kembali pada posisi semestinya agar supaya dapat menjadi filter dan pengarah warga sasak menghadapi dunia global.

Mencermati fenomena yang tampak bahwasanya orang-orang sasak seolah sudah kehilangan ruh kebudayaannya, baik itu menyangkut system nilai, sopan santun, etiket dan tata cara berpakaian. Pada diskusi yang diadakan oleh MDF yang ditayangkan secara live oleh TV9 tampak para peserta diskusi mempertanyakan orang-orang sasak seolah telah kehilangan jati diri atau identitas kelokalannya sebagai suku bangsa sasak., terutama tata cara berpakaian pada upacara atau gawe adat nyongkolan atau nyondol.

Tata cara berpakaian pada gawe adat nyondol atau nyogkolan menurut Jalaludin Arzaki sangat jauh menyimpang dari pakaian adat sasak (bahkan terkesan sangat mirip dengan pakaian adat Bali). Sementara menurut Lalu Banyu dari pengurus Majelis Adat Sasak (MAS) punya pendapat yang agak sama dengan Arzaki. Lebih jauh Lalu Banyu menyatakan bahwa melihat tata cara berpakaian masyarakat Sasak pada saat gawe adat nyondol seperti itu terkesan tidak atau kurang memahami adat. Terlepas dari beragam kritikan pada acara MDF itu, tetapi yang jelas bahwa masyarakat tidak bisa disalahkan sama sama sekali, ketidaktahuan itu lebih disebabkan karena pemangku adat dalam hal ini pengurus Majelis Adat Sasak (MAS) tidak pernah melakukan sosialisasi.

Sebenarnya, momentum pergantian pengurus MAS beberapa waktu yang lalu dapat dijadikan media untuk menggali, mengidentifikasi dan menetapkan kebudayaan suku bangsa Sasak yang sebenarnya. Hal itu menjadi sangat penting karena kita sebagai generasi muda sangat kebingungan menentukan budaya suku bangsa sasak dan membedakannya dengan budaya Bali dalam banyak hal. Kebingungan generasi muda itu sangat beralasan, sebab mereka sudah banyak mengalami keterputusan budaya (meminjam istilah Koentjaraningrat) karena sudah sangat dominannya budaya luar. Ditambah lagi oleh begitu kentalnya kebudayaan Bali mempengaruhi kebudayaan Sasak, sehingga sangat sulit untuk melihat wajah budaya sasak sebenarnya, sebab warna budaya Bali selalu ada. Diakui atau tidak, itulah kondisinya.

Mapping Budaya Sasak

Memetakan budaya Sasak menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dilakukan agar masyarakat Sasak tidak kehilangan jati dirinya, sebagaimana diungkapkan oleh para pengamat budaya. Adalah menjadi tugas MAS dan Perekat Ombara untuk melakukan pemetaan budaya sasak tersebut. Mengapa MAS dan mengapa pula Perekat Ombara? Kenapa harus ada dua kepengurusan pengampu adat di gumi sasak ini? Apakah itu berarti bahwa budaya sasak itu memang tidak satu.

Memang, kelihatannya kita selalu dihadapkan pada kesulitan yang amat serius untuk melakukan pemetaan budaya sasak itu. Baru saja berkeinginan untuk mencoba menemukan jati diri suku bangsa sasak, kita sudah dihadapkan pada kebingungan untuk masuk melalui pintu yang mana, apakah pintu MAS atau Perekat Ombara. Keduanya, memang menyatakan dirinya sebagai pemegang dan pemelihara adat Sasak. Hanya bedanya, Mas berbasis di Mataram dan didirikan pada tahun 1986 sedangkan Perekat Ombara didirikan pada tahun 1997 di desa Sesait kabupaten Lombok Utara.

Jika dicermati dari tahun berdirinya tampak bahwa MAS berdiri lebih awal dan daerah persebarannya cukup luas yang meliputi kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur. Sementara Perekat Ombara (Persekutuan Masyarakat Adat Sasak Lombok Utara) hanya tersebar di kabupaten Lombok Utara. Namun, walaupun demikian, yang pasti bahwa keduanya tetap  sebagai masyarakat Sasak.

Dari mana memulai pemetaan budaya sasak? Inilah pertanyaan mendasar yang belum pasti kita selaku orang sasak menyepakatinya untuk memulai dari mana? Menurut hemat saya, pemetaan budaya sasak sebaiknya dimulai dari menemukan unsur-unsur kebudayaan sasak dan secara teoritis telah dijelaskan oleh Koentjaraningrat terdapat 7 (tujuh) unsur kebudayan[1]. Ketujuh unsur kebudayaan itu yakni system religi dan upacara keagamaan; system dan organisasi kemasyarakatan; system pengetahuan; bahasa; kesenian; system mata pencaharian hidup dan system teknologi dan peralatan. Ketujuh unsur kebudayaan tersebut dapat dipakai untuk menggambarkan tentang kebudayaan sasak.

Tentu, melakukan pemetaan tentang budaya bukan perkara mudah sebab membutuhkan waktu, tenaga ahli dan sumber keuangan yang tidak sedikit. Walau demikian, MAS dan Perekat Ombara sebagai pemangku adat sasak harus memulainya untuk melakukan pemetaan agar generasi sasak ke depan tidak kehilangan arahan dan jati diri atau identitasnya. Atau jika hal itu sulit dilakukan, paling tidak dimulai dari mengumpulkan berbagai karya ilmiah yang berhubungan dengan Sasak dan memberikan subsidi bagi mereka yang serius meneliti tentang budaya sasak. Karya-karya budayawan sasak yang belum diterbitkan perlu dibantu pendanaannya.

Terobosan yang dilakukan BAPEDA NTB patut diapresiasi karena telah memberikan bantuan pendanaan untuk menerbitkan buku-buku yang berkaitan dengan kebudayaan sasak atau dinamika kehidupan masyarakat sasak. Bantuan penerbitan buku-buku yang dimaksudkan tampak masih sangat terbatas dan diberikan hanya kepada orang-orang tertentu saja, serta tema-tema tertentu. Dalam pemberian bantuan penerbitan buku-buku itu BAPEDA bekerja sama dengan Newmont Nusa Tenggara sebagai penyandang dana. Sebagai sebuah terobosan tentu, apa yang dilakukan Dr Rosyadi sebagai kepala BAPEDA patut didukung dan sekaligus kritikan. Mengapa? Agar dalam memberikan bantuan ke depan lebih selektif  dan kuantitas penerbitan dalam setiap tahunnya dapat lebih banyak lagi.

Identitas Budaya, Pentingkah?

Luas diyakini bahwa identitas budaya dengan sengaja dibentuk atau dibangun[2], tetapi, kalangan intelektual berbeda pendapat mengenai seberapa jauh konstruksi identitas budaya berkaitan dengan proses-proses tertentu dan pengalaman-pengalaman sejarah yang berbeda-beda. Saya merasa bahwa pendekatan terhadap pertanyaan tentang identitas budaya sangat bermanfaat untuk membincang mengenai identitas budaya sasak.

Secara harfiah identitas adalah ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada sesuatu atau seseorang yang membedakannya dari orang lain[3]. Koento Wibisono, sebagaimana dikutip Ubaedillah dan Rozak bahwa pengertian identitas pada hakekatnya merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri khas tersebut maka suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Dengan demikian identitas budaya sasak semestinya berbeda dengan suku bangsa lainnya di Indonesia.

Secara umum terdapat beberapa dimensi yang menjelaskan kekhasan suatu bangsa. Unsur-unsur identitas itu secara normative berbentuk sebagai nilai, bahasa, adat istiadat, dan letak geografis. Adapun beberapa dimensi  identitas antara lain:

1.      Pola perilaku, adalah gambaran pola perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari, misalnya adat istiadat, budaya dan kebiasaan, ramah tamah, hormat kepada orang tua, dan gotong royong merupakan identitas nasional yang bersumber dari adat dan budaya.

2.      Lambing-lambang, adalah sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi suku bangsa atau Negara. Lambing-lambang itu biasanya dinyatakan undang-undang, misalnya bendera, bahasa, pakaian, dan lagu kebangsaan.

3.      Alat-alat perlengkapan, adalah sejumlah perangkat atau alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang berupa bangunan, peralatan dan teknologi, misalnya bangunan candi, rumah adat, pakaian adat.

4.      Tujuan yang ingin dicapai, identitas yang bersumber dari tujuan ini bersifat dinamis dan tidak tetap seperti budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu.

Melihat dari beberapa dimensi identitas tersebut di atas, tampak jelas bahwa sasak identity merupakan sesuatu yang mestinya berbeda dengan identity suku bangsa lainnya, identitas budaya tidak hanya constructed, tetapi juga menemukan konteksnya[4]. Atau dengan perkataan lain bahwa konsep tentang identitas dan bahkan identitas itu sendiri semakin dipandang sebagai akibat dari adanya sebuah interaksi yang dinamis antara konteks sejarah dengan construct. Oleh karena itu, kebudayaan sebaiknya dipandang sebagai produk dari proses-proses budaya sebelumnya dan sebagai sesuatu yang terbuka bagi segala reinterpretasi dan gagasan-gagasan baru serta ausnya konseptualisasi kebudayaan. Dengan demikian, identitas kebudayaan tetap penting dan harus dimiliki setiap suku bangsa.

Jangan Tangisi Tradisi

Setidaknya ada tiga pandangan mengenai eksistensi budaya yang saling berkonfrontasi. Pihak pertama ingin membongkar tradisi dan menggantinya dengan nilai-nilai Barat. Pihak kedua ingin mempertahankan kebudayaan asli, sedangkan pihak ketiga ingin mempertahankan dan sekaligus memperbaharuinya dalam perspektif  modern.

Dari ketiga kelompok itu, tampaknya yang dominan adalah kelompok ketiga. Misalnya, dalam tradisi seni budaya kecimol (tradisi seni modern dalam masyarakat Sasak) tampak perubahan total dalam berkesenian. Kecimol berbeda dengan seni-seni  yang sudah lama dikenal masyarakat sasak, misalnya seni rudat, gendang belek, lelekaq, dan berbalas pantun. Seni-seni asli tersebut sudah jarang ditampilkan karena ketiadaan tenaga terampil, sementara seni kecimol bak jamur di musim hujan, tumbuh dan berkembang. Seni kecimol sering dan biasanya ditampilkan pada saat acara nyongkolan atau nyondol, dan tidak pada even lainnya.

Garis nasib yang telah menentukan seni-seni tradisional Sasak tersebut di atas tinggal menjadi kenangan yang tercatat di dalam sejarah kesenian daerah, walaupun dewasa ini sudah untuk dikembangkan kembali, seperti seni gendang belek. Namun, demikian masih kalah bersaing dengan seni kecimol yang tidak butuh keterampilan maksimal sebagaimana dalam seni gendang belek dan seni rudat.

Mengapa seni-seni asli dalam masyarakat sasak sangat sulit dikembangkan? Seni rudat dan pewayangan misalnya, sudah hampir punah. Seni tari rudat dewasa ini tidak lebih dari 10 kelompok seni tari rudat yang ada, itupun sumber daya manusia sangat terbatas. Belum lagi seni wayang sangat memprihatinkan, dan yang tersisa hanya wayang  Gerung pimpinan H. Lalu Nasip AR. Perlukah kita tangisi tradisi seni yang hampir punah itu? Ada ada political will dari pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan RI. Jika tidak, hanya tangisan yang akan mengiringi kepunahan tradisi berkesenian di Gumi Gora ini. Belum lagi, music-musik indy dan budaya pop popular yang siap menggerus habis seni-seni asli tersebut sampai habis. Wallahul musta’an ila Darissalam.

*********

---

[1] Koentjaraningrat, 1994, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, Jakarta: Gramedia

[2] Mark R. Woodward, 2004, Islam Jawa: Kesalehan Normatif Versus Kebatinan, Yogyakarta: LKIS

[3] A. Ubaedillah dan Abdul Rozak (peny), 2003, Civic Education, Jakarta: ICCE UIN Syarif  Hidayatullah

[4] Joel S. kahn, 1998, Southeast Asian Identities: Introduction. Dalam Joel  S. Kahn (Ed) Southeast Asian Identities: Culture and the Politics of Representation in Indonesia, Malaysia, Singapore, and Thailand, Singapore: ISEAS

Read More

REGENERASI KEPEMIPINAN UMMAT DAN BANGSA (IKHTIAR MENJAWAB KRISIS MULTIDIMESI)

( I )

“Kepemimpinan berkembang setiap hari, bukan dalam sehari; Orang percaya dulu kepada pemimpin, baru visinya = itulah yang disebut hukum kepercayaan”[1].

(John C. Maxwell)

Mengawali tulisan ini, saya sengaja mengutip pernyataan Maxwell (seorang ahli kepemimpinan berkebangsaan Amerika). Sebagai ahli kepemimpinan, Ia telah banyak menulis buku dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kini karya-karyanya telah dibaca oleh masyarakat umum, mulai dari para pengusaha, birokrat, politisi, akademisi, mahasiswa dan lainnya.

Hukum kepercayaan ala Maxwell seolah mendeskripsikan perilaku memilih yang selama ini kita lakukan. Diakui atau tidak, kita selama ini tidak pernah memilih pemimpin berdasarkan pilihan yang rasional dan cerdas, namun lebih didasarkan pada anutan atau mungkin ikut-ikutan dari kelompok kepentingan. Hal itu berarti bahwa berbicara kepemimpinan sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari system kepartaian politik. Jika saja, apa yang saya pikirkan dan nyatakan tentang pilihan berdasarkan ikutan itu benar, maka sudah barang tentu partai politik yang paling bertanggung jawab, walaupun kita semua ikut bersalah dalam memilih pemimpin selama ini.

Namun demikian, sudah barang tentu bahwa setiap komunitas atau masyarakat membutuhkan pemimpin dan kepemimpinan yang baik. Hal itu antara lain karena masalah kepemimpinan selalu mempengaruhi kehidupan masyarakat. Masyarakat yang baik, tertib hukum, aman, damai, sejahtera lahir dan bathin, gemah ripah luh jinawi  tidak dapat dilepaskan dari system kepemimpinan yang diterapkan, tidak terkecuali di Indonesia.

Masalah kepemimpinan dengan demikian, perlu menjadi prioritas untuk dikaji secara baik dan benar agar terlahir pemimpin yang berkepribadian, bertanggung jawab, professional dan berahlak berdasarkan nilai-nilai ke-Tuhanan. Oleh karena itu, Islam memiliki seperangkat system yang dapat dijadikan pedoman oleh para pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Juga, masyarakat sebagai pemilih patut memperhatikan seperangkat system pedoman itu untuk menentukan pemimpinnya.

Penentuan pemimpin berdasarkan pilihan rasional dan cerdas menjadi suatu keharusan agar tidak terus-terusan mengulangi kesalahan yang sama (salah pilih pemimpin).  Pada aras ini, Islam mengajak ummatnya dan memberikan bimbingan ummatnya untuk menentukan pemimpinnya dengan modal spiritual, moral, intelektual, kebeningan hati, mental dan daya juang yang berbasis kenabian berlandaskan “amar makruf  dan nahi mungkar”. Di atas nilai-nilai tersebut diharapkan akan lahir kader-kader pemimpin yang memiliki kecerdasan ruhani dan jasmani dengan pola kepemimpinan yang integral.

Hanya masalahnya kemudian, bagaimana melakukan alih kepemimpinan secara baik, benar dan demokratis? Kalaupun menang, tetapi menang secara jujur dan berkeadilan dan sebaliknya kalau kalah, ya, kalah yang tidak mendendam dan tidak disoraki. Dengan demikian, pemimpin yang terlahir dari pemilihan yang demokratis diharapkan mampu membawa ummat dan bangsa ini keluar dari krisis moralitas menuju suatu masyarakat yang cerdas melangit dan cerdas membumi (meminjam istilah Rahmat Ramadhana al-Banjari).

( II )

Sejak mulai bergulirnya reformasi Tahun 1998 lalu yang ditandai dengan lengsernya Soeharto sebagai presiden, setelah menjabat selama 32 Tahun, tampak bahwa proses pergantian kepemimpinan di republik ini berjalan sesuai nilai dan aturan demokrasi. Pembatasan jabatan presiden hanya dua periode, menandai era baru demokrasi di Indonesia. Peluang putra-putri terbaik bangsa dengan demikian, memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi presiden dan jabatan-jabatan politik lainnya (seperti Gubernur, Bupati/walikota, dan kepala desa). System demokrasi telah menyiapkan mekanisme agar potensi yang dimiliki anak bangsa dapat dikembangkan sesuai keahlian dan kemampuannya.

Dalam pemilihan pemimpin, Islam memberikan beberapa prinsip yang harus dilaksanakan dengan baik, yakni: musyawarah  dan mufakat, beriman, tidak mengangkat ahli kitab sebagai pemimpin, tidak mengangkat orang kafir dan musuh Allah sebagai pemimpin, tidak mengangkat orang fasik sebagai pemimpin, memilih pemimpin yang jauh dari sikap sektarian atau fanatisme terhadap suatu golongan[2]. Pemimpin yang tidak netral, dapat memunculkan kecendrungan kecintaan kepada golongan dan kelompok (sectarian dan partisan) yang mewarnai ruang dan waktu kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, regenerasi kepemimpinan masih kental dengan nuansa sectarian dan partisan untuk pemilihan pemimpin. Demokrasi memang memberikan peluang untuk itu, dimana semua warga Negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih. Munculnya dinasti kepemimpinan semakin tumbuh subur di banyak daerah di Indonesia, untuk menjadi orang nomor satu di daerahnya setelah sebelumnya di pegang oleh keluarganya. Tentu, partai Politik tidak seharusnya membiarkan fenomena tersebut terus berlanjut sehingga kepemimpinan Indonesia ke depan dapat lebih adil serta tidak terjebak pada ashabiyah[3] atau sektarianisme.

Di samping prinsip-prinsip dalam memilih pemimpin tersebut di atas, Islam juga menggariskan karakteristik pemimpin yang harus harus dimiliki seorang pemimpin. Karakteristik seorang pemimpin itu yang dapat dijadikan landasan bagi rakyat dalam memilih seorang pemimpinnya. Karakteristik seorang pemimpin diantaranya yakni takwa (memiliki kesehatan ruhani), memiliki kesehatan jasmani, shiddiq (jujur dan benar), amanah, tabligh, fathanah[4], istiqomah, ikhlas, malu melakukan perbuatan dosa dan maksiat, selalu bersyukur kepada Allah, memiliki kecerdasan emosional, bersikap sabar, optimis, berjiwa besar dan kesatria (syaja’ah)[5].

Sementara, Maxwell memberikan 21 kualitas kepemimpinan sejati yang harus dimiliki seorang pemimpin, yakni karakter, karisma, komitmen, komunikasi, kompetensi, keberanian, pengertian, focus, kemurahan hati, inisiatif, mendengarkan, semangat yang tinggi, sikap positif, pemecahan masalah, hubungan, tanggungjawab, kemapanan, disiplin diri, kepelayanan, sikap mau diajar, dan visioner[6]. Perlu dipahami  bahwa  Kualitas kepemimpinan yang dikemukakan Maxwell berangkat dari pengalaman puluhan tahun menjadi seorang trainer dalam bidang kepemimpinan di banyak Negara di dunia.

Kelihatannya, kualitas kepemimpinan yang dikemukakan Maxwell tidak jauh berbeda dengan konsepsi Islam tentang karakteristik seorang pemimpin, keduanya lebih bersifat komplementif  atau saling melengkapi. Kelihatannya, kualitas seorang pemimpin menurut konsepsi Islam sederhana dan simple (shiddiq, amanah, tablig dan fathanah[7]), tetapi penjabarannya bisa lebih dari apa yang dikemukakan oleh Maxwell misalnya atau yang lainnya. Indikasi seorang pemimpin yang memiliki sifat fathanah diantaranya yakni buah pemikiran yang mudah dipahami dan diamalkan, buah pikiran yang komprehensif, dan buah pikiran yang solutif.

(III)

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dikenal beberapa model kepemimpinan, yakni model kepemimpinan partisipatif, karismatik, trasformasional, dan model kepemimpinan prophetic (kenabian)[8]. Karakteristik kepemimpinan partisipatif  meliputi prosedur kepemimpinannya berdasarkan konsultasi, pengambilan keputusan bersama (musyawarah mufakat), membagi peran kekuasaan, desentralisasi dan manajemen yang demokratis.

Karakteristik kepemimpinan karismatik[9], meliputi biasanya terdapat pada diri pemimpin agama, politik, dan gerakan social; memiliki kelebihan dan keutamaan karena anugerah Tuhan (factor bawaan sejak lahir); memiliki kekuasaan yang tinggi, rasa percaya diri, pendirian dalam keyakinan dan cita-citanya; membutuhkan kekuasaan sebagai motivasi dan wasilah untuk mempengaruhi pengikutnya.

Sementara, kepemimpinan trasformasional memiliki karakteristik yakni mempunyai karisma yang diakui oleh pengikutnya; menjadi sumber inspirasi bagi bawahannya dalam menciptakan etos kerja dan kinerja yang baik; mempunyai kepedulian dan empati terhadap bawahannya secara personal; mampu menstimulasi pemikiran dan ide-ide bawahannya dengan baik.

Sedangkan karakteristik kepemimpinan kenabian meliputi merupakan penggabungan antara kepemimpinan partisipatif, karismatik, dan trasformasional; didukung oleh kekuatan dan daya pengaruh ke-Tuhanan; dan tergolong ke dalam model kepemimpinan terkemuka atau paripurna. Dan tentu masih banyak lagi model kepemimpinan lainnya yang harus dieksplorasi lebih jauh. Hanya permasalahannya, mana diantara ketiga model kepemimpinan tersebut yang dapat diterapkan dan sesuai dengan konteks ke-Indonesiaan.

 (IV)

Melahirkan pemimpin yang  Taqwa, Shiddiq,  Amanah, Tablig dan Fathanah menjadi suatu keharusan di tengah berbagai krisis multidimensi di Indonesia saat ini. Korupsi misalnya salah satu saja dari sekian permasalahan yang melanda negeri ini. Satu demi satu para pengelola Negara ini terjebak ke dalam kubangan korupsi, mulai dari Bupati/Wali Kota, Gubernur, bahkan sampai Pembantu Presiden, juga para anggota DPR tidak luput dari terkapan lembaga superbody yang bernama KPK.

Kuantitas para pengelola Negara yang terlibat korupsi, apakah dapat  menjadi bukti keseriusan Pemerintah melakukan pemberantasan korupsi atau malah sebaliknya menjadi bukti kebobrokan pemerintah yang tidak cerdas, tepat, dan benar menetapkan para pemimpin. Memang dilematis, partai penguasa yang seharusnya berada pada garda terdepan untuk membackup pemberantasan korupsi, tetapi malah terjebak menghakimi para kadernya sendiri yang melakukan tindakan korupsi. Sungguh ironis.

Belajar dari banyak kasus korupsi yang melibatkan para pejabat Negara, tentu kita sebagai anak bangsa berkeinginan untuk terus berikhtiar agar segera terlahir pemimpin yang dapat membawa bangsa dan Negara ini keluar dari krisis multidimensi. Proses politik terus saja berjalan dan seiring dengan itu tetap terjatuh ke dalam persoalan yang sama yakni tata kelola pemerintahan yang tidak bersih (bad governance) karena pemimpin yang tidak kesatria (syaja’ah) dan fathanah. Munculnya para pemimpin yang tidak amanah, besar kemungkinannya disebabkan oleh proses kaderisasi yang tidak sehat dan lebih banyak dipengaruhi oleh system kepartaian yang mirip kartel[10] atau politik dagang, terutama sejak reformasi (tahun 1998) mulai digulirkan.

Lebih lanjut Ambardi  (2009)  mengungkapkan bahwa  setidaknya terdapat 5 ciri kartel dalam system kepartaian di Indonesia, yakni (1) hilangnya peran ideology partai sebagai factor penentu perilaku koalisi partai; (2) sikap permisif  dalam pembentukan koalisi; (3) tiadanya oposisi; (4)  hasil-hasil pemilu hampir-hampir tidak berpengaruh dalam menentukan perilaku partai politik; dan (5) kuatnya kecendrungan partai untuk bertindak secara kolektif  sebagai suatu kelompok.

Terjadinya kartelisasi politik sekedar untuk menjaga kelangsungan hidup kolektif. Dengan demikian, ungkap Ambardi (2009), keberlangsungan hidup mereka ditentukan oleh kepentingan bersama untuk menjaga berbagai sumber keuangan yang ada, terutama yang berasal dari pemerintah melalui jabatan-jabatan politik, baik di eksekutif  maupun legislative. Kalau perilaku politik sudah terbentuk melalui mekanisme kartel, maka sangat sulit untuk mengharapkan kepemimpinan yang baik, benar dan bersih, serta karismatik.

Namun demikian, usaha untuk melahirkan kepemimpinan ideal yang mampu membawa bangsa ini keluar dari krisis moral terus diupayakan, salah satunya dengan mencari paradigma baru kepemimpinan melalui kaderisasi multiranah, baik ranah politik, NGO, Organisasi social keagamaan, organisasi kepemudaan dan Himpunan kemahasiswaan dan pelatihan kepemimpinan lainnya. Dengan adanya kaderaisasi kepemimpinan melalui multiranah di atas dihajatkan terlahir kepemimpinan yang mumpuni di bidang atau ranah masing-masing, apalagi  system multi partai yang dianut di Indonesia tentu menjadi peluang tersendiri bagi hadirnya pemimpin-pemimpin bangsa melalui partainya masing-masing.

Dari sekian banyak model kepemimpinan yang ada, maka menurut hemat saya, bangsa Indonesia membutuhkan model paradigm kepemimpinan yang transformasional untuk selalu menjaga agar perubahan yang berlangsung melibatkan segenap komponen bangsa menuju keadaan yang lebih baik. Pemimpin transformasional, demikan diungkapkan Hasibuan (2008)[11] memiliki kesamaan perilaku yaitu visioning, inspiring, stimulating, coaching, dan team building.

Pemimpin transformasional mampu membuat bangsa ini lebih berharga daripada sekedar kepentingan kelompok dan mampu menginternalisasikan nilai-nilai pendorong kepada segenap warganya untuk bergerak maju mencapai suatu tujuan. Pemimpin transformasional harus berkarakter melayani (servant leader), menekankan konsistensi sikap etis terhadap orang yang dipimpinnya. Menurut Jim Laub (1999) sebagaimana dikutip oleh Hasibuan (2008), servant leader  mempunyai karakteristik, yakni menghargai orang lain dengan mendengarkan dan mempercayainya, memberdayakan orang lain dengan keteladanan, membangun komunitas yang menghargai perbedaan, membangun autentisitas melalui integritas dan kepercayaan, memberikan perspektif masa depan dan mengambil inisiatif, dan berbagi kepemimpinan untuk membentuk visi bersama.

Keenam karakteristik tersebut sangat relevan dengan falsafah bangsa Indonesia. Servant leadership memiliki akar pada budaya bangsa kita. Buktinya keberhasilan perjuangan rakyat dengan para pamongnya di desa-desa pada tahun-tahun pertama kemerdekaan mampu dilaluinya dengan baik walaupun dalam situasi yang serba sulit. Nah, nilai-nilai yang ada dalam servant leadership inilah yang sudah melapuk dan bahkan ditinggalkan selama beberapa fase kepemimpinan nasional sampai dewasa ini. Wallahul Musta’an ila Darissalam.

*********

---

[1] John C. Maxwell, 2001, The 21 irrefutable Laws of Leadership, Jakarta: Interaksara.

[2] Rahmat Ramadhana al-Banjari, 2008, Profetik Leadership, Jogyakarta: Diva Press

[3] Ibn Khaldun, 1986, Mukaddimah, pent. Ahmadi Toha, Jakarta: Pustaka Firdaus

[4] Abul A’la Al-Maududi, 1996, Khilafah dan Kerajaan, pent. M. Al-Baqir, Bandung: Mizan.

[5] Rahmat Ramadhani, log.cit. hal. 192

[6] John C. Maxwell, 2001, The 21 Indispensable Qualities Of A Leader, pent. Alvin Saputra, Jakarta: Interaksara

[7] Fathanah yaitu suatu sifat yang dapat memahami hakekat segala sesuatu yang bersumber pada nurani, bimbingan, dan pengarahan Allah Swt. Secara langsung ataupun tidak langsung melalui perantara-Nya.

[8] Rahmat Ramadhana, Log.Cit. hal. 103

[9] Max Weber, 1946, Sosiologi, pent. Nurcholis, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

[10] Kuskrido Ambardi, 2009, Mengungkap Politik Kartel, Jakarta: Gramedia

[11] Muhamad Umar Sadat Hasibuan, 2008, Revolusi Politik Kaum Muda, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Read More