PEOPLE POWER

 Tahun 2013 adalah tahun politik kata Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY). Masyarakat politik Indonesia mengamini apa yang disampaikan oleh sang presiden, karena sepanjang tahun 2013 sampai April 2014 kita sebagai warga Negara akan mengikuti tahapan Pemilihan Umum (baik pemilukada, legislative maupun pemilihan presiden). Siapapun kita, pastinya akan menyambut dengan gembira, suka cita dan antusiasme perhelatan demokrasi lima tahunan itu. Pemilihan Umum dilaksanakan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara Luber dan jurdil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Masalahnya, barang dagangan apa yang paling laris dalam pasar bursa efek politik? Tentu jawabannya adalah rakyat. Para politisi tentu sangat paham eksistensi dan posisi rakyat dalam system politik yang dianutnya. Setiap kali rapat, para politisi di Senayan dan para pengamat bertasbih dengan bunyi-bunyi wiridan seragam, rakyat…rakyat…rakyat sampai banjir liurnya berfatamorgana. Walaupun demikian, posisi rakyat hanya sebatas obyek penderita yang selalu dijual pada bursa efek politik demi keuntungan para politisi.

Pada setiap gerakan, apakah itu gerakan politik, demonstrasi Paguyuban Kepala Desa di bawah yang membludak ke Jakarta, MKRI pimpinan Ratna Sarumpaet dan Adi Massardi dan atau gerakan yang sejenis, juga merasa jadi wakil rakyat. Amboi, rakyat telah menjadi dogma dan alibi. Di zaman Orde Baru, kemiskinan rakyat menjadi komoditas mahal untuk menjual Indonesia ke rezim Moneter Internasional dan saat ini pun, rakyat masih tetap menjadi komoditas politik yang siap dibeli politisi dengan harga murah, terutama menjelang pemilihan umum.

Nasib rakyat memang sedang terpuruk, dan karena itu janganlah mereka dibela dengan cara berjudi di kasino politik, karena ratusan juta rakyat ini meteskan keringatnya setiap hari hanya untuk menyambung hidupnya. Masalahnya, apakah tetesan keringat rakyat itu menjadi penyemangat para wakil rakyat untuk membelanya ataukah menjadi minuman segar dan ataukah menjadi minuman arak yang memabukkan wakil rakyat kita yang pada akhirnya lupa pada rakyatnya sendiri? Entahlah. Tetapi yang jelas kata Wak Camet, dalam ketidaksadaran itu, mereka masih tetap mengingat dan melafalkan, rakyat…rakyat…rakyat.

Suara rakyat adalah suara Tuhan, jelas Aristoteles (Filosof Yunani). Suara rakyat adalah inti dari demokrasi. Mengapa suara rakyat identic dengan suara Tuhan? Sebab rakyat dimana pun di dunia ini, tidak mau diseret oleh gelombang kekuasaan, ungkap Lukman Hakiem (2001). Rakyat selalu mendendangkan syair kemakmuran, kesejahteraan, kedamaian, kesahabatan, kebersamaan, keadilan, cinta dan kasih sayang. Suatu dendang lagu yang bisa menusuk jantung langit ketuhanan (barangkali tidak jantung wakil rakyat) yang bersembunyi di balik seragam mewah dan tumpukan map-map itu. Lagu-lagu rakyat adalah tentang keprihatinan terhadap wakil rakyat yang atas nama aturan dan anggaran bisa meniadakan suara-suara rakyatnya. Jadinya, mereka tetap saja melakukan pelesiran ke Eropa sekedar untuk tahu tentang santet dan atau perdukunan. Namun demikian, mereka tetap beralasan demi kebaikan rakyat.

Demokrasi memang menempatkan rakyat sebagai komponen penting dalam proses dan praktik-praktiknya. Rakyat lah yang memiliki hak dan kewajiban untuk melibatkan dan tidak melibatkan diri dalam semua urusan politik, termasuk dalam menilai kebijakan Negara. Karena itu, Negara yang menganut system demokrasi adalah Negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat (Affan Gaffar, 2002). Negara dan pemerintahan di tangan rakyat mengandung bahwa “government of the people; government by the people; government for the people”.

Pemerintahan dari rakyat (government of the people) bermakna bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi, pemilihan umum. Legitimasi rakyat menjadi modal pemerintah dalam menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya. Termakzulkannya Aceng M. Fikri sebagai bupati Garut Jawa Barat oleh masyarakat melalui rapat paripurna DPRD menjadi bukti bahwa rakyat berdaulat dan rakyat menginginkannya berhenti. Kalau dikonraskan dengan hasil Pemilihan Umum Gubernur Sumatera Utara yang angka golputnya mencapai angka 51,50%, bisakah pemerintahannya dikatagorikan legitimate? Biarkan sejarah dan masyarakat sendiri yang akan menjawabnya.

Pemerintahan oleh rakyat (government by the people) bermakna suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi dan golongan. Kursi pemerintahan itu “amanah kekhalifahan, amanah kebangsaan dan amanah keummatan” karena itu raihlah kekuasaan itu bukan karena anda ingin meraihnya tetapi karena sangat takut dengan amanah Allah itu, kata KH Mustofa Bisri. Raihlah kekuasaan itu dengan hati yang penuh gemetar, dengan air mata Abu Bakar, dan dengan panggilan sejarah bangsa Mesir terhadap Yusuf Alaihissalam. Siapa pemimpin yang mampu mengemban amanah rakyat = amanah katuhanan.

Pemerintahan untuk rakyat (government for the people) bermakna bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota) harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat umum (bukan golongan) harus dijadikan landasan utama kebijakan sebuah pemerintahan yang demokratis. Jika tidak, maka rakyat berhak memberikan hukuman dengan tidak memilihnya kembali pada pemilihan umum mendatang. Sebenarnya, rakyat sudah memberikan hukuman dengan tidak menyalurkan hak pilihnya (golput) pada beberapa Pemilukada yang telah berlangsung, seperti di Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Gesture atau fenomena politik apa yang dapat dibaca dari beberapa hasil pemilukada tersebut? Satu diantaranya adalah suara masyarakat semakin mahal dalam pasar bursa efek politik kita. Rakyat sudah semakin kritis dan rasional akan hak-hak politiknya, karena itu dapat mengancam proses dan pelaksanaan pemilihan umum mendatang. Bayangkan saja, kalau rakyat tidak mau datang ke TPS yang sudah disediakan, bisa jadi pemilu akan gagal. Sekarang ini, rakyat sudah menganggap legislative maupun eksekutif sudah tidak mau lagi memperjuangkan rakyat yang memilihnya, karenanya untuk apa memilihnya dan biarkan mereka memilih dirinya sendiri. Golput menjadi bentuk apatisme rakyat terhadap pemilu, maka bersiaplah mengantisipasi segala kemungkinan reaksi rakyat yang masih tetap bersabar.

Suara rakyat adalah suara Tuhan. Rakyat sampai saat ini hanya bisa berdendang lagu-lagu bertemakan kesejahteraan, kebersamaan, keadilan, kasih sayang dan cinta kasih. Siapa pun (apakah politisi, LSM, Ormas) yang mengamini dendangan lahu-lagu rakyat itu pastilah itu suara rakyat. Dan siapa pun saat ini, dapat dan boleh mengatas namakan rakyat, apakah dengan maksud memanipulasi rakyat atau untuk kepentingan golongannya biasa saja dan rakyat tidak marah. Tetapi tidak bisa selamanya karena rakyat akhirnya akan sadar sendiri dan dengan rasional dan kritis mereka sedang menuju puncak kedaulatan rakyat yang hakiki (peoples power). Pada aras ini, Tuhan pasti akan berpihak pada rakyat yang hakiki. Kedaulatan rakyat dan keberpihakan Tuhan bisa menjadi kekuatan dahsyat yang akan mengguncang kekuatan elit (elite power) yang tidak berpihak pada rakyat dan korup.

Dalam suasana batin rakyat seperti itu, rakyat hanya butuh pada Tuhan. Suara rakyat sudah melebur menjadi suara Tuhan. Tuhan bersama rakyat. Tuhan tidak bersama pecundang, kata Lukman Hakiem. Tuhan tidak bersama pialang keringat rakyat dan tidak bersama mereka yang menjual agama demi sekantong uang dari sumber yang tidak jelas. Tuhan bersama rakyat bukan karena rakyat kehilangan kesabarannya, tetapi kesabaran rakyat itulah yang ditopang Tuhan. Suara rakyat adalah suara Tuhan dan kini suara-suara itu telah menyatu dalam people power yang akan mengguncang langit perpolitikan yang terhijab nafsu kekuasaan.

Di tahun politik sekarang ini, sewajarnya elite politik mulai mawas diri dan mulai berdialog dengan suara lirih rakyat yang selalu ditiadakannya. Siapa yang butuh suara rakyat, tanya Wak Camet. Rakyatkah atau para budak kekuasaan yang masih belum sadarkan diri karena meminum keringat rakyat, atau siapa? Kita sebagai rakyat sudah cerdas untuk menilainya dan yang pasti bahwa perbaikan menuju tata kehidupan bangsa dan Negara yang baik menjadi impian bersama.

Karena itu, tidak ada salahnya kita (elit politik dan rakyat) berguru ilmu kuasa pada Anbiya Allah, Khulafa ar-Rasyidien dan pada pemimpin yang adil. Jika demikian, maka people power bisa menjadi pemicu untuk mendorong kepada kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik di bawah naungan kasih sayang Tuhan. Inilah suara rakyat adalah suara Tuhan yang sejati. People power tidak dimaksudkan untuk merusak tatanan yang sudah mapan. Semoga Tuhan meridhoinya.

Wallahul Muwafiq ila Darissalam. 16042013.10.59.