REFORMASI STRUKTURAL BIROKRASI ALA JOKO WIDODO

Pekerjaan rumah bagi presiden terpilih Joko Widodo tidak ringan. Banyak proyek-proyek besar yang mangkrak peninggalan presiden SBY akibat dari desentralisasi yang salah arah dan ditambah lagi dengan aturan perundangan yang saling tumpang tindih. Dan juga fenomena mulai munculnya raja-raja kecil di daerah, lebih khusus lagi raja-raja kecil di desa. Dengan telah disahkannya undang-undang nomor 16 Tahun 2014 tentang desa maka kepala desa menjadi penguasa baru yang diberikan mengelola uang sekitar 1,4 miliar rupiah. Kondisi tersebut bisa menimbulkan gesekan dan kepentingan antara kepala daerah dengan kepala desa. Dengan demikian, pekeejaan yang mesti dilakukan oleh presiden terpilih yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014 mendatang adalah melakukan reformasi struktural.

Hubungan pusat dengan daerah sampai saat ini masih belum terurai dengan baik. Contoh paling mencolok adalah banyak sekali proyek-proyek nasional di daerah yang mangkrak akibat adanya tumpang tindih aturan dalam hal pembebasan tanah dan kepentingan pusat dengan daerah yang tidak singkron. Semangat undang-undang otonomi daerah bermuara pada kesejahteraan rakyat, tetapi yang terjadi adalah munculnya raja-raja kecil di daerah yang menumbuh suburkan politik dinasty di daerah. Kepentingan politik dinasty ini kerap kali menimbulkan masalah-masalah yang tidak berkesudahan. Maksudnya segala bentuk proyek berputar pada kekuarga besar si kepala daerah. Masih ingat kasus Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang dijadikan tersangka oleh KPK karena kasus korupsi pelbagai proyek di daerahnya.

Read More

URBANISASI DAN PERMASALAHAN SOSIAL IBU KOTA

(I)

Ubanisasi besar-besaran selalu terjadi setiap tahunnya ke kota-kota besar, khususnya Ibu Kota Jakarta. Dari data yang dirilis media disebutkan bahwa tidak kurang dari 7 ribu orang pendatang baru yang memadati Jakarta. Kehadiran mereka di Jakarta tidak lepas dari iming-iming syurga dari sanak keluarga mereka yang pulang mudik merayakan Idhul Fithri ke kampung halamannya. Namun, alasan mendasar adalah keinginan untuk mencari pekerjaan ke kota sebab di desa pekerjaan tidak ada, kecuali menjadi petani atau buruh tani. Apapun alasan mereka urbanisasi ke Jakarta menjadi permasalahan sosial yang membikin pemerintah Jakarta pusing tujuh keliling.

Urbanisasi yang berlebihan bila dibandingkan dengan daya serap tenaga kerja di Jakarta telah menjadikan mereka terpaksa bekerja serabutan dan bergelut dengan pekerjaan informal, seperti tukang ojek, pemulung, buruh kasar di pasar tradisional, tukang parker dadakan, dan bahkan tidak bekerja. Yang namanya pekerjaan informal selalu saja memunculkan permasalahan baru, apalagi pendapatannya tidak sesuai dengan apa yang mereka bayangkan ketika hendak berangkat meninggalkan desanya. Mau pulang, takut, mau tetap bertahan di kota, jadi pengangguran. Sehingga jalan pintas dan rasa prustasi menjadikan mereka melakukan pekerjaan yang penting bisa bertahan hidup di kota, salah satunya dengan menjadi preman pasar.  

Read More

GARUDA, MERAH PUTIH: SIMBOL-SIMBOL NEGARA YANG TIDAK LAGI SAKTI

Ketika menyebut garuda, maka kita akan mengingat lambang negara Indonesia. Begitu juga, ketika menyebut merah putih, maka kita pun pasti akan mengingat bendera kebangsaan Indonesia. Namun, ketika kita menggabungkan kedua kata dari lambang-lambang negara tersebut, maka kita pasti mengingat pasangan calon presiden nomor urut 1 yakni Prabowo Subianto - Hatta Rajasa (yang bersaing dengan pasangan calon presiden Joko Widodo - Jusuf Kala) pada pilpres 9 Juli 2014. Dan atau pasti mengingat koalisi besar yang dibangun oleh Gerindra besutan Prabowo Subianto. Persaingan keduanya menuju Istana Negara sangat ketat dan penuh intrik politik.

Ketika menyebut koalisi besar, mungkin memori kita akan tertuju pada pemilu gubernur Jakarta yang dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo - Basuki Cahaya Purnama (Ahok) yang saat itu hanya diusung oleh partai PDI Perjuangan dan Gerindra. Sungguh, tidak ada yang memprediksi pasangan Jokowi - Ahok bakal mengalahkan Fauzi Bowo dengan koalisi besarnya. Sejarah tersebut terulang kembali, ketika maju mencari peruntungan menjadi calon presiden berpasangan dengan Jusuf Kala menuju Istana dan sekaligus terpilih menjadi presiden. Joko Widodo memang fenomena pemimpin politik yang menarik dan berasal dari orang biasa (bukan trah kebangsawanan) atau pemimpin sebelumnya. Hal ini mungkin yang disebut sebagai Satrio Piningit (keyakinan orang Jawa) sebagaimana yang pernah diramalkan oleh Ki Joyo Boyo dari kraton Surakarta.

Read More

PAT GULIPAT POLITIK KEKUASAAN DI SENAYAN

Politik adalah seni untuk memimpin, kata sahabat seorang seniman. Pernyataan itu bisa menjadi benar jika dilihat dari perspektif seorang seniman. Juga, bisa menjadi salah kalau hanya dilihat secara parsial, karena politik itu merupakan proses panjang untuk menjadi pemimpin (termasuk bagaimana proses perekrutan dilakukan secara demokratis). Pada aras ini, seringkali terjadi saling sikut dan pat gulipat antara kawan di internal partai politik, apalagi antara partai politik.

Lihat saja, misalnya dalam perebutan kursi ketua DPR, para politisi berupaya untuk menjegal pemenang pemilu pada pemilu legislatif 9 April 2014 untuk menjadi ketua DPR. Mengapa para politisi terus bermain dalam lipatan untuk menjegal PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu untuk menjadi ketua DPR? Atau dengan alasan apa para politisi memaksakan diri untuk merubah aturan atau merivisi aturan pemenang pemilu secara otomatis menjadi ketua DPR? Apakah semata-mata untuk membagi jatah kekuasaan demi tercitaptanya harmoni politik di pemerintahan khususnya legislatif? Atau memang para politisi sengaja bermainan pat gulipat untuk menjegal PDI Perjuangan menduduki jabatan ketua DPR?

Read More

PESANTREN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA

Sudah cukup lama saya tidak mengamati kehidupan pesantren, terutama semenjak saya menamatkan pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Hakim pada tahun 1989. Saya baru tersadar bahwa betapa pendidikan pesantren memiliki karakter dan ciri khusus yang tidak dimiliki lembaga pendidikan lainnya. Karena alasan tersebut, saya menelisik kehidupan pesantren yang masih bertahan di tengah arus modernisasi. Saya juga merindu akan kehidupan pesantren yang sederhana dan bersahaja. Yang saya syukuri ternyata anak pertama saya ingin masuk pesantren (selepas menamatkan pendidikan dasarnya) padahal sang bunda menawarinya untuk sekolah di SMP. Saya mau masuk pesantren ma (panggilan untuk ibunya). Loh, kenapa mau masuk pesantren, tanya saya kepada anak pertama saya. Tanpa saya sadari, ternyata anak saya sudah melahap materi buku "Setengah abad Nurul Hakim" yang saya tulis bersama tim. Ia hanya tersenyum sambil menenteng buku itu.

Di samping anak saya, dua keponakan saya juga sudah memasuki pondok pesantren lebih dulu. Apa anak saya dipengaruhi oleh kedua saudara misannya? Saya berkeyakinan tidak, Ia berangkat dari kesadarannya untuk melanjutkan sekolahnya ke pesantren atas pilihannya sendiri berdasarkan apa yang dipahami dari bacaannya. Sebagai orang tua, saya tentu mendukung pilihan si anak untuk melanjutkan studinya ke pesantren dan atau kalau pilihannya tidak ke pesantren. Masalahnya, mengapa ke pesantren.

Read More

RUNTUHNYA ETIKA POLITIK KEKUASAAN

Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan kekuasaan dapat dilakukan oleh siapa pun, tidak hanya politisi. Menjelang pilpres 2014 segala macam propaganda, saling menjelekan atau negative campign dan black campaign dilakukan oleh para pihak untuk memenangkan pasangan yang diusungnya. Beredarnya tabloid yang mendeskreditkan pasangan calon presiden tertentu tersebar ke beberapa Pondok Pesantren di pulau Jawa. Dan yang disayangkan sampai-sampai mempersoalkan keyakinan dan agama nenek moyang pasangan tertentu ikut mewarnai propoganda politik demi kekuasaan. Segala cara mereka tempuh untuk menggapai kekuasaan demi pemuasan hasrat politiknya.

Berlomba-lomba untuk menggapai kekuasaan diperebutkan oleh masyarakat politik melalui media yang disebut pemilihan umum (baik pemilu legislatif ataupun pemilu presiden serta pemilu kepala daerah). Dalam perjalanan pemilu di Indonesia susah sekali untuk menjalankan aturan dan atau aturan yang ditaati oleh peserta pemilu. Selalu saja ada celah dan ruang hampa yang dilanggar oleh peserta pemilu sehingga pemilu tidak berada pada posisi yang seharusnya oleh peraturan kepemiluan. Buktinya, usai pelaksanaan pemilu perkara atau sengketa ada saja masuk ke ranah hukum. Apakah hal itu berarti bahwa peraturan dibuat memang untuk dilanggar bukannya untuk ditaati. Jika demikian, maka dimungkinkan suatu tatanan normatif yang disebut etika dalam politik.

Read More

KONSTRUKSI EDUKASI GENERASI EMAS (ANTARA KEMISKINAN DAN KEKERASAN)

Pengantar

Generasi Emas?  Satu pertanyaan yang mungkin bagi sebagian orang sebagai mimpi, fantasi, yang berada di dunia ide dan dunia hayal.  Penganut empirisme mungkin yang paling skeptis akan kemunculan generasi emas ini karena faktisitas dunia pendidikan di Indonesia masih terbelenggu dengan pelbagai permasalahan diantaranya kemiskinan, kekerasan, kurikulum yang selalu berubah, anggaran, dan manajemen yang tidak terkelola dengan baik. Permaslahan-permasalahan tersebut sangat mungkin menjadi penyebab rumitnya mengurai benang kusut dunia pendidikan di Indonesia menuju cita Generasi Emas.

Generasi Emas menyangkut dunia cita, dunia ide, dunia yang terdiri dari manusia yang tidak statis tetapi dinamis, progresiv dan terus bergerak untuk mewujudkan impian-impiannya. Tidak ada rumus untuk menyerah terkapar terhadap permasalahan yang melanda manusia generasi emas. Dengan demikian generasi emas merupakan generasi manusia ideal atau super mens yang akan dituju dengan dilingkupi oleh nilai-nilai moralitas tinggi, demokratis, berketerampilan, inovatif, religious, dan berakhlak mulia. 

Edukasi generasi emas manjadi pintu masuk untuk sampai kepada cita generasi emas atau generasi berkarakter. Karena itu, edukasi generasi emas harus berkelanjutan dan tidak pernah berakhir (never ending process) sebagai bagian terpadu  untuk menyiapkan generasi bangsa, yang disesuaikan dengan sosok manusia masa depan, berakar pada filosofi dan nilai cultural religious bangsa  Indonesia. Edukasi generasi dalam bayangan saya setara dengan pendidikan karakter  yang sedang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Pendidikan karakter harus mengembangkan filosofi dan pengamatan atas keseluruhan karakter bangsa ini secara utuh, dan menyeluruh[1].  Karakter bangsa mengandung perekat budaya dan cultural yang harus terwujud dalam kesadaran cultural (cultural awareness) dan kecerdasan kultural (cultural  intelligence) setiap warga Negara.

Read More

TRANSISI KULTURAL POLITIK ULAMA

Pada tulisan ini, tidak mempermalahkan apalagi menyangsikan urgensi istiharah dalam kehidupan ummat. Istiharah dimaknai sebagai strategi untuk memilih satu pilihan terbaik dari beberapa pilihan yang tersedia dengan  melibatkan Tuhan. Istikharah dalam segala urusan memang dianjurkan oleh agama Islam untuk memilih pilihan agar orang Muslim dituntun tetap berada di jalan kebenaran dan tidak terjebak pada kepentingan duniawi tanpa nilai ilahiah.

Keterlibatan ulama dalam partai politik, tidak bisa dilihat hanya sebagai sebuah sikap sesaat, tetapi sebuah pilihan berdasarkan hasil istiharah. Pilihan sikap tersebut juga, memiliki keterkaitan dengan dinamika sosial politik yang sedang berkembang dan juga berkaitan dengan konstelasi politik pada masa-masa sebelumnya.

Pada masa Orde Baru, kecendrungan arus politik yang sentralistik menjadikan ulama menghadapi dilema, khususnya saat berhadapan dengan pemerintah. Segala aktivitas politik masyarakat (termasuk aktivitas politik ulama) dibatasi atau bahkan dicurigai. Untuk memudahkan kontrol terhadap aktivitas politik ulama, pemerintah membentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah koordinasi gerakan para ulama. Orientasi pembemtukannya adalah kebersamaan walau pada hakekatnya adalah pembatasan.

Pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto telah berhasil mendorong perubahan citra politik ulama dan generasi muda santri yang sebelumnya di kenal sebagai kaum oposan menjadi lebih akomodatif terhadap penguasa. Bersamaan dengan itu, dunia pesantren mengalami modernisasi dengan membentuk pendidikan formal, madrasah dan sekolah. Suasana kehidupan pesantren yang asli dengan tempat tinggal para santri yang beratapkan ilalang kini sulit ditemui. Gedung-gedung pesantren sudah bertingkat dengan lantai keramik dan cahaya terang benderang listrik.

Faktisitas semacam ini pada kenyataanya justru memiliki dampak lain berupa menguatnya posisi ulama dalam konstelasi sosial kultural masyarakat. Marzuki Wahid dan Rumadi (2002) menulis dalam bukunya "Islam Mazhab Negara", menguraikan bahwa Ulama yang masuk dalam katagori ini adalah mereka yang benar-benar dekat yang menyatu dengan ummat, membela mereka dari segala bentuk penyimpangan yang terjadi, dan atau menjadi penengah dalam relasi antara rakyat dengan pemerintah.

Era reformasi atau tepatnya sejak pemilu 1999 telah membawa perubahan konstelasi politik secara fundamental. Mengencangnya angin reformasi yang kemudian diikuti dengan terbentuknya partai-partai Islam tampaknya memberi angin segar bagi posisi ulama di Indonesia. Kemunculan partai-partai Islam baru seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Syarikat Islam, Partai Nahdlatul Ummah, Partai Amanah Nasional, di samping partai lama Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Pelaksanaan pemilu dengan sistem multipartai telah membuka kran dan peluang bagi partisipasi dari berbagai elemen masyarakat, terutama dari kalangan ulama. Ulama menjadi sosok yang memiliki posisi tawar strategis dalam konstelasi politik Indonesia baru. Tidak hanya ulama, secara umum, anak-anak muda santri mulai mempersiapkan diri untuk memasuki panggung politik nasional dalam kehidupan dan kehidupan nasional.  Melalui berbagai politik yang tanpa label Islam maupun label Islam, anak-anak muda santri ini mulai berada di tengah pusaran peradaban modern.

Momentum pemilu 1999, para ulama dan generasi muda santri mulai menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan, seperti menjadi menteri, Dirjen, Gubernur, Bupati-Walokota, dan berbagai jabatan birokrasi yang tak pernah mereka sentuh di masa sebelumnya. Melalui jalur pendidikan modern, anak-anak muda santri dan ulama mulai meniti karir tertinggi di lembaga militer dan kepolisian berpangkat jenderal. Selain itu, mereka menempati posisi tertinggi di perguruan tinggi, berbagai perusahaan nasional dan multinasional dengan gelar akademik Doktor atau guru besar.

Naiknya KH Abdurrahman Wahid ke kursi presiden ke-4 Indonesia, walaupun kurang dua tahun, menjadi gerbong besar yang membawa para ulama ke pusat peradaban yang tak dikenal dalam doktrin sosial dan politik Islam konvensional. Energi positip kaum santri dengan naiknya Gus Dur menjadi presiden membuat kaum santri lebih percaya diri menjelajah hutan belantara politik yang mungkin bagi sebagian mereka terasa asing di dunia itu. Tetapi dengan semangat dan karakter yang sudah terbentuk, mereka terus saja mencari tantangan dan pengalaman baru memasuki dunia politik.

Dinamika politik ulama dan generasi muda santri menapaki sejarah nasional cukup panjang selama kolonialisme dan pasca kemerdekaan. Dinamika kaum ulama dan kaum santri dalam peta sosial politik nasional hampir identik dengan dinamika Indonesia sebagai bangsa (Mulkhan, 2001).  Goresan perjuangan KH Hasyim Asy'ari, KH Ahmad Dahlan, dan para ulama lainnya sebagai contohnya. Perubahan perilaku ulama menjadi petunjuk untuk melihat arah perubahan kebangsaan Indonesia yang selanjutnya memberi petunjuk perubahan dunia pesantren. Karena itu, seiring berbagai perubahan kebangsaan, perilaku santri tampak berubah secara berarti, seperti yang dialami pesantren.

Namun demikian, keterlibatan ulama dalam politik praktis berimplikasi terhadap masyarakat pesantren di satu sisi dan partai yang dimasuki ulama sisi yang lain. Implikasi ulama berpolitik bagi masyarakat pesantren ialah semakin berkurangnya kesempatan para ulama dalam membina pesantren karena aktivitas politik membuat para ulama harus sering keluar untuk aktivitas politik. Tetapi di sisi lain, terjadi perubahan fisik pesantren dengan datangnya segala bentuk bantuan material dan non-material. Hal ini disebut sebagai asas manfaat keterlibatan ulama dalam politik praktis.

Jika meminjam teori Fungsional Struktural untuk melihat peran ulama dalam aktivitas politik, maka dampak positip yang segera terbaca yakni perubahan fisik dunia pesantren. Batas wilayah kulturil, fisik dan ekonomi dunia pesantren dan kehidupan masyarakat sekitar pesantren sudah mulai terbangun dengan tegas. Tembok tinggi tebal secara mencolok di bangun sebagai batas fisik dunia pesantren dan masyarakatnya. Keterpaduan antara keduanya sejatinya menjadi ciri khas pesantren. Batas kulturil ini diperkukuh dengan konsep pengembangan pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan dalam UUSP Nomor 20 Tahun 2004. Undang-undang ini mungkin saja secara tersamar  bisa mengubah bentuk asli pesantren yang akan kehilangan fungsi profetiknya (Mulkhan, 2001) seperti sebelumnya.

Lebih lanjut Abdul Munir Mulkhan menegaskan bahwa batas kulturil kaum ulama dan santri dengan rakyat yang dikukuhkan oleh pengubahan pesantren justru akan mengakibatkan rendahnya dukungan rakyat atas partai dan gerakan Islam. Hal ini menjelaskan mengapa partai berlambang Islam tidak pernah memperoleh dukungan significan dari pemilih yang mayoritas beragama Islam di sepanjang sejarah pemilu di Indonesia. Jarak budaya santri dan rakyat kebanyakan yang mayoritas muslim dari petani dan buruh tetap lebar. Pelibatan kaum ulama dan santri ke pusat peradaban modern sekuler seharusnya mencairkan batas-batas kulturil tradisi santri dan sekuler. Sayangnya, hal ini ternyata belum mampu mengubah tradisi santri yang elitis menjadi tradisi populis, malahan muncul pemimpin populis dari kalangan abangan, seperti Joko Widodo Gubernur DKI Jakarta yang kini bersaing berebur kursi Presiden Indonesia pada pemilu 2014.

Ahmad Fatoni dalam Disertasinya mengemukakan bahwa konstribusi peran dan motif ulama masuk parpol sebagai masukan bagi yang berwenang terutama pemerintah dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan pengembangan demokrasi. Namun, faktisitasnya keterlibatan ulama dalam partai politik ternyata memiliki implikasi yang tidak semuanya bernilai positif. Dari sisi peran, ulama kemudian memiliki peran ganda. Satu sisi sebagai ulama yang memiliki santri yang berkaitan dengan agama yang mencakup peran spiritual, pendidikan, agen of change, sosial budaya dan patron-client. Sementara di sisi lain sebagai figur yang terlibat dalam politik, dalam bentuk partisipan, pendukung dan aktor. Hal inilah yang kemudian memunculkan ambiguitas dalam peran gandanya.

Pada aras ini, dapat dicermati bahwa bagaimana ulama dan generasi muda santri berada dalam perangkap konflik dengan dirinya sendiri di tengah budaya transisional. Ironisnya perangkap ini, tulis Mulkhan seperti sengaja dibuat sendiri di antara yang sakral dan sekuler, di antara rakyat kebanyakan dan kelas elit, di antara memihak massa ummat dan kemapanan diri. Kesediaan kaum ulama dan santri meredefinisi peran profetiknya dalam alam empirik duniawiyah akan menentukan arah dari transisi budaya dalam kehidupan kebangsaan Indonesia di masa depan. Dengan demikian Islam sebagai agama akan ditafsir sesuai kebutuhan aktual masyarakat pemeluknya dan masyarakat dimana ajaran agama itu dipraktikkan. Karena itu, eksistensi ulama berpolitik sesungguhnya dalam kerangka amar ma'ruf nahi mungkar.

Wallahul muwafiq ila Darissalam.

Tanak Beak, 11072014.19.25.59.

Read More

POLITIK TATA KELOLA KONFLIK

Konflik akibat pertarungan politik sepertinya belum akan beranjak pergi dari negeri Indonesia. Apapun proses politik selalu berakhir dengan gesekan, ketegangan, dan konflik antar simpatisan. Kesan politik memproduksi konflik bisa menjadi benar kalau didasarkan pada faktisitas konflik yang terjadi selama proses pergantian kekuasaan, baik pemilihan kepala desa, kepala daerah maupun pemilihan presiden. Masyarakat yang sedikit mau berfikir mempertanyakan apakah akan selamanya proses pergantian politik akan berakhir dengan bentrok atau konflik? Atau kita bisa memproduksi kedamaian dan keharmonisan selama proses dan pasca pergantian elite di Indonesia?

Secara kultural, berbagai konflik sosial dapat dilihat sebagai akibat dari tidak berjalannya dengan baik interaksi dan komunikasi antarbudaya di antara berbagai kelompok budaya yang plural di Indonesia, sehingga menimbulkan berbagai salah pengertian, salah tafsiran, salah penilaian (Yasraf A. Piliang, 2005). Tafsiran yang salah tersebut telah menimbulkan berbagai sikap budaya yang nagatif seperti ketidakpedulian terhadap orang lain, eksklusivisme kelompok, sikap mendahulukan kepentingan diri sendiri, will of power   yang tidak terbendung, sikap tidak mau menerima kekalahan secara sportif, sikap intoleran terhadap kelompok lain. Inilah sikap budaya monologisme  sikap-sikap budaya yang dapat menggiring ke arah konflik sosial bahkan disintegrasi bangsa.

Read More

HORROSOPHY POLITIK INDONESIA

Di dalam dunia politik yang berkembang adalah berbagai sophos (kebijaksanaan, pengetahuan, ilmu) yang mengandung di dalam dirinya berbagai kontradiksi logis kebijaksanaan yang bersimbiosis dengan kekerasan atau apa yang disebut horrosophy. Ketika aktor politik memasuki dunia citra yang ditawarkan oleh era informasi dan tak mampu melakukan refleksi dan reinterpretasi terhadap hakikat politik di dalamnya untuk menemukan maknanya yang hakiki atau ontologisnya.

Pada aras ini, aktor politik terserap atau jatuh ke dalam dunia itu dan larut dalam logika operasionalnya. Di dalam kondisi kejatuhan (das verfallen) itu, aktor politik kehilangan dirinya sebagai subjek. Di dalam keterjatuhan tersebut, aktor politik membiarkan dirinya hanyut di dalam mekanisme ruang - waktu dan ontologi citra yang membentuknya serta tidak dapat bangkit atau keluar dari jerat ruang-waktu tersebut (Piliang, 2005). Oleh karena itu, eksistensinya sebagai manusia politik telah diredusir secara ontologis ke dalam ontologi citra visual.

Read More

MATINYA ETIKA DAN ALPANYA MALAIKAT DALAM POLITIK GADUH

Persaingan antara dua pasangan calon presiden (Prabowo-Hatta dengan Joko Widodo-Jusuf Kala) semakin hangat dan tidak terkendali. Masing-masing tim sukses saling mempropokasi dan mengungkit kelemahan masing-masing yang berujung pada pengrusakan stasiun transmisi TVOne di Yogyakarta. Saling tuduh dengan terus melakukan propoganda bahwa pasangan yang satu sebagai pasangan boneka dan fasis. Sementara pasangan yang dituduh tidak terima dengan balas menuduh bahwa pasangan tersebut sebagai pasangan otoriter dan tidak bisa membangun keluarga yang harmonis.

Read More

LEMBAGA-LEMBAGA SURVEY MENJADI ALAT KAMPANYE

Perang hasil survey yang di rilis di media-media elektronok terhadap elektabilitas pasangan calon presiden Indonesia membuat sebagian masyarakat meragukan validitasnya. Bagaimana tidak ragu? di salah satu televisi pasangan calon presiden Joko Widodo dan Jusuf Kala selalu diagungkan seakan tanpa cela sedikit pun serta disanjung setinggi langit. Sementara kalau cannel televisinya dipindah ke TV One dan ANTV maka pasangan Prabowo - Hatta selalu berada di atas angin. Saking bingungnya terhadap tayangan dan hasil survey yang dirilis oleh dua blok televisi tersebut membuat masyarakat berhenti sementara untuk menonton tiga cannel televisi tersebut.

Dalam 13 tahun reformasi, lembaga survei bermunculan bagaikan cendawan di musim hujan. Kehadirannya ibarat pisau bermata dua, bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, tergantung pihak yang memanfaatkannya.Kecendrungan hasil survey sangat tergantung dari pesan sponsor. Apakah hasilnya sesuai dengan hasil survey atau tidak, bukan menjadi masalah penting untuk diperdebatkan. Misalnya hasil pemilihan tidak sesuai dengan hasil survey yang sudah dirilis maka paling-paling sanksinya tidak akan dipakai kembali jasanya oleh si calon tapi kalau menang sudah pasti akan mendatangkan keuntungan yang tidak sedikit. 

Read More

DESAKRALISASI KUALAT DI DUNIA PROFAN

Terminologi kualat semakin santer terdengar menjelang pemilihan umum, baik legislatif maupun presiden.  Terminologi "kualat" lebih bersifat patron-klien antara pemegang otoritas dengan yang dikuasai, misalnya dalam masyarakat adat dan masyarakat pesantren. Faktisitas ini seringkali dimanfaatkan secara maksimal oleh para politisi untuk meraup suara atau dijadikan sebagai lumbung suara dengan tanpa mengeluarkan cost sosial terlalu besar.

Menggerakkan Kiai atau Tuan Guru bagi kepentingan elit politik bukan strategi yang baru tetapi strategi lama yang terbarukan hingga kini. Mereka selalu dimanfaatkan untuk kepentingan sekelompok elit tertentu. Hanya masalahnya apakah keikutsertaan Kiai atau Tuan Guru akan serta merta diikuti pula oleh keluarga besarnya atau para santrinya? Kalau ya tentu akan berdampak positif tetapi kalau tidak tentu berakibat negatif bagi lembaganya serta akan dilabeli "kualat" secara personal bagi santri yang tidak ikutan.

Read More

AIDS, MUT'AH DAN LEGALITAS ZINA

Terkesan bahwa legalitas perzinahan sudah given di negeri zamrut katulistiwa Indonesia. Kesan ini diungkapkan oleh pegiat atau komunitas peduli aids Indonesia di bundaran Hotel Indonesia dalam rangka memperingati hari aids sedunia. Kesan tersebut bisa menjadi kenyataan dikala mereka mengungkapkan data penderita aids di Indonesia yang semakin meningkat. Data terakhir penderita aids di seluruh Indonesia sekitar 12 juta. Suatu jumlah yang tidak sedikit.

Penderita aids di Indonesia bukannya semakin berkurang, malahan semakin meningkat setiap tahunnya.Data yang dimiliki oleh komunitas peduli aids menjadi maroji' atau rujukan kuantitas penderita aids di Indonesia. Data tersebut bisa jadi lebih banyak karena belum terkoneksi secara baik dengan dinas instansi yang memang punya tugas membidangi permasalahan tersebut, seperti dinas kesehatan dan sosial.

Read More

MUNGKINKAH KTP NIR-IDENTITAS AGAMA

Diskusi yang bertema "menuju masa depan kebebasan beragama dan kelompok minoritas di Indonesia" ternyata akan ada satu bentuk kebijakan untuk tdk mengatakan menjadi satu misi dari salah satu calon presiden Indonesia yakni menghilangkan kolom identitas agama pada KTP di Indonesia. Musdah Mulia sebagai salah seorang feministm menyatakan hal itu bahwa Jokowi menyetujuinya bahkan menganggapnya sebagai bentuk ketidakbebasan.

Kalau memang benar apa yang disampaikan Musdah Mulia maka sungguh akan mengganggu atau melukai perasaan hati kaum mayoritas beragama di negeri ini. Akibatnya bisa menjadi kontra produktif dan mungkin merugikannya. Hanya masalahnya sdh siapkah kita menjadi negeri yang bebas tanpa harus terbelenggu dengan identitas formal di KTP itu? Mari kita renungkan saja apa makna di balik kesetujuan itu dan saya ingat bahwa Ahok juga pernah menyatakan hal itu sebagai wakil gubernur DKI.

Read More

POLITIK PURNAWIRAWAN BEDA KEPENTINGAN

TNI aktif plus purnawirawan selama ini kita pahami sangat solid...tapi kini mereka berserakan bagai pecahan kaca pecah seribu. Hal ini bermula ketika Wiranto menyampaikan jumpa pers dengan menjawab sepuluh pertanyaan yang sudah disiapkan. Mengapa baru sekarang? Setidaknya itu pertanyaan yang muncul atas jumpa pers itu.

Baru saja saya dan mungkin anda menonton TvOne yang membahas jumpa pers Wiranto tadi siang. Tentu atau pasti bisa ditebak reaksi yang muncul dari pernyataan-pernyataan Wiranto di Metro TV yang disiarkan secara live tapi tidak di media lainnya.

Bagi yang melek politik tentu kasus-kasus yang diungkapnya menjadi lucu dan dagelan politik yang berkualitas tinggi serta sangat tendensius untuk membunuh karakter Prabowo demi kepentingan politik calon yang didukungnya. Secara personal tentu apa yang disampaikan Wiranto benar secara pribadi tapi belum tentu dari perspektif orang lainnya.

Read More

PASCA DOLLY APA LAGI

Deklarasi penutupan lokalisasi Dolly oleh pemkot Surabaya cukup berhasil. Risma Harini sang Wali Kota akhirnya memenuhi janjinya untuk menutup lokalisasi terbesar di Asia Tenggara itu. Namun demikian, sang Wali Kota belum bisa bernafas lega dengan hanya memberikan pesangon 5 juta rupiah kepada PSK dan Mujikari sebab yang lebih penting dari penutupan lokalisasi tersebut dampak ekonomi dan sosial terhadap penduduk sekitar dan PSK sendiri.

Siapa yang bisa menjamin kalau para PSK yang sudah puluhan tahun menjajakan dirinya kepada lelaki hidung belang dengan pembayaran yang tidak sedikit setiap satu kali service akan benar-benar taubat alias tidak kembali kagi ke dunia kelam itu. Tentu tidak ada, kecuali kesadaran para PSK itu sendiri. Sebagian dari PSK mengaku ingin meninggalkan dunia kelam itu demi anak-anaknya yang sudah mulai menginjak dewasa tapi masalahnya mereka tidak memiliki cukup keterampilan dan modal untuk bisa terbebas dari dunia kelam itu.

Read More

MEREKA-REKA POTENSI KONFLIK PILPRES 2014

Konflik sosial akan selalu menghantui kehidupan karena disebagian besar wilayah Indonesia masyarakat hidup tersegregasi. Segregation sangat sulit dihindari sebab masyarakat memang terdiri dari pelbagai etnis, suku dan agama yang beragam tetapi tidak berarti bahwa masyarakat anti pembauran. Faktanya masyarakat juga berbaur dalam satu komplek atau kelompok dalan satu daerah atau qoryah di Indonesia. Di desa dimana saya tinggal antara penduduk pendatang dari Jawa dengan penduduk asli Sasak hidup berdampingan dan berbaur dalam satu ikatan kekerabatan dan sosial dalam banjar. Mereka hidup harmoni dan saling memahami akan kelemahan atau kekhasan masing-masing.

Read More

AWAS PREDATOR SELALU MENGINTAI

Ohohoh...tangis anak kecil yang kesakitan ketika hendak pipis. Namun tangisan anak kecil itu sampai terdengar oleh ibunya. Tangisan itu hanya tangisan senyap penuh derita karena si anak tidak mampu mengungkapkan atau bercerita lepada ibunya. Ancaman akan dibunuh selaku menghantuinya...si Anak hanya mampu menahan rasa sakit yang diderita...(narasi hayali dari penderitaan kurban predator). Tangisan tersebut bagian dari perusakan masa depan dan sama saja dengan pelanggaran kemanusiaan oleh para predator buas.

Sepanjang tahun 2011 sampai 2014 sekitar 88 orang telah menjadi kurban para predator. Siapapun pasti akan merasa terkejut dengan terurainya motip predator menghabisi kurbannya. Anehnya peristiwa kekerasan tersebut banyak terjadi di dunia pendidikan kita. Kasus teranyar seorang bocah Sekolah Dasar di Jakarta terbunuh gara-gara makanan atau camilan seharga seribu rupiah dijatuhkan oleh temannya, karena itu ia menjadi predator dengan membunuh temanya sendiri.

Read More

RAPOR MERAH KPU DAN HARGA DIRI PEMILIH

Dalam konteks sejarah pemilu, pelaksana pemilu 2014 mendapatkan nilai rapor paling banyak merahnya. Kalau pengamat pernah menjustifikasi bahwa pemilu 1999 lalu merupakan pelaksanaan pemilu paling jelek bila dibandingkan dengan pemilu yang pernah ada di Indonesia. Namun kini pernyataan itu batal dengan munculnya faktisitas baru bahwa pelaksanaan pemilu 2014 ternyata tidak lebih baik dari pemilu sebelumnya. Mungkin kita bisa berbeda pendapat dalam hal ini tetapi fakta-fakta yang berserakan membuktikan bahwa banyak tahapan dan data-data kepemiluan yang tidak valid, seperti DPT dan penghitungan suara yang banyak di ulang.

Read More

PERILAKU POLITIK JAILANGKUNG

Terkadang, rakyat yang tinggal di pedesaan seringkali dibuat bingung oleh kemunculan orang asing yang tiba-tiba seperti Jailangkung. Kemunculannya tanpa diundang dan kepergiannya pun seringkali tanpa pamit. Kisah ini bukannya hayalan, tetapi sebuah kisah nyata yang diceritakan oleh masyarakat pedesaan di beberapa daerah terpencil. Cerita itu mengalir bagaikan air bah yang melantahkan sendi kehidupan masyarakat desa bahkan sampai pertahanan terakhirnya.

Kira-kira itulah perilaku para caleg yang akan bertarung pada pemilu 9 April 2014 mendatang. Apapun akan mereka lakukan demi untuk dapat dikenal masyarakat pemilihnya di daerah pemilihan masing-masing. Perkenalan diri kepada masyarakat pemilih disebut sebagai sosialisasi dalam konteks Sosiologi Politik. Di tahun politik, pelbagai strategi, trik, intrik, dan janji politik absah dilakukan walaupun terkesan kurang memperhatikan etiket apalagi aturan yang termaktub dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang tata cara kampanye, khususnya zonasi pemasangan baliho dan alat peraga kampanye lainnya.

Read More

SORRY BRO, AKU TERPAKSA KORUPSI

ICW merilis hasil penelitiannya tentang peningkatan pemberantasan korupsi. Pada tahun 2012 KPK telah menangani kasus sekitar 4.092 kasus korupsi dan di tahun 2013 meningkat menjadi 5.721 kasus korupsi. Hanya sayang, data itu tidak ditambah dengan data kasus tindak korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung.

Sepertinya, usaha penyidikan tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung kalah pamor dengan lembaga ekstra-ordinary ala KPK dalam menangani tindak pidana korupsi. Diakui atau tidak itulah faktanya. KPK memang lembaga ekstra-ordinary dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi.

Dalam menjalankan tugasnya, KPK terus menunjukkan powernya mengejar para koruptor. Terakhir KPK berhasil memulangkan Anggoro Wijaya dari Cina tersangka kasus SKRT di Kementrian Pertanian. Tidak hanya itu, di era kepemimpinan Abraham Samad sebagai ketua KPK banyak pejabat pemerintahan, anggota DPR, Politisi, dan bahkan Menteri aktip menjadi tersangka tindak pidana korupsi. Belum lagi deretan kepala daerah yang mengalami nasib yang sama.

Read More

TIRAKAT POLITIK JARAN GUYANG

Enake jadi penguasa. Kemana-mana selalu dikawal, tidak kena macet karena selalu ada forrider. Kebutuhan sehari-hari sampai akhir masa jabatan dibiayai oleh negara. Tidur di pendopo yang nyaman dan dijaga oleh Polisi Pamong Praja selama 12 jam. Memang enak jadi penguasa, kata amaq Sabar.

Sehingga tidak mengherankan, kalau semua orang ingin menjadi penguasa. Entah menjadi kepala dusun, kades, Bupati atau wali kota, Gubernur, Presiden, dan atau menjadi angota DPR pada semua tingkatannya. Untuk menjadi penguasa, segala daya, upaya dan strategi dilakukan oleh para pencari kekuasaan, entah yang rasional maupun yang irrasional. Menghabiskan uang miliaran rupiah untuk beli suara sampai membayar jasa paranormal demi menggapai kekuasaan. Tentu, tidak ada yang salah semua tindakan para kompetitor jika ditilik dari perspektif minus aturan.

Read More

CINDERELLA ACTION

Kalau diterjemahkan "Cinderella Action" berarti tindakan yang mengejutkan. Menjelang Pemilu 2014 sangat besar kemungkinannya akan muncul tindakan yang mengejutkan yang dilakukan oleh partai politik ataupun pemerintah. Cinderella action itu bisa berwujud Undang-undang atau peraturan pemerintah yang melegalkan segala tindakan politik demi kekuasaan.

Perilaku politik Cinderella action menjadi tameng agar tindakan yang dilakukan benar adanya. Masalah-masalah seperti bansos, dana hibah, titip anggaran di satu kementrian atau SKPD seakan menjadi lahan basah untuk mengeruk kekayaan negara untuk kekuasaan dan kepentingan pribadi. Termasuk di dalamnya melegalkan penggunaan mobil dinas dan fasilitas negara lainnya.

Read More

DADU SUDAH DILEMPARKAN

"Lacta alea est" atau dadu sudah dilemparkan, kata Victor Ostrovsky. Menang-kalah; benar-salah menjadi wilayah yang abu-abu dalam dunia politik. Dua wilayah itu terkadang berkelindan. Benar bisa menjadi salah, dan salah bisa menjadi benar, inilah realitas yang tersamarkan.

Pernyataan Anas Urbaningrum memang selalu mengundang pernyataan yang debatable topic. Dalam kasus Hambalang, Ia menyatakan bahwa "Hambalang lebih dekat dengan Cikeas darpada Duren Sawit". Para ahli hukum dan pengamat politik terus berbincang tentang apa makna di balik pernyataan Anas itu. Entahlah.

Apa yang mau dikatakan Anas, selalu dinanti publik khususnya media. Karena setiap pernyataannya selalu tidak mengarah ke satu titik tetapi bisa pelbagai titik. Kemungkinan Anas akan membuka lembaran2 yang di dalamnya tercatat nama-nama teman dan koleganya saat masih aktif di partai demokrat. Tetapi saat ini baru satu alinea saja dari sekian lembaran yang akan diungkapnya. Seriuskah Anas?

Dadu sudah terlanjur dilemparkan. Anas kini sudah ditahan KpK. Anas satu dari mata dadu yang sudah di lemparkan. Masih ada mata dadu-mata dadu lainnya. Siapakah mereka itu? Hanya Anas yang tahu dan tentu Dia tidak mau sakit sendirian. Apa lagi sampai saat ini, Ia masih menganggap dirinya tidak bersalah dan hanya dikurbankan.

Read More

CALEG YANG SEMAKIN VARIATIF

Saat menulis tentang calon legislatif, saya teringat syair lagu Sasak yang bercerita tentang semua orang ingin jadi Datu atau penguasa (entah sebagai bupati, wali kota, gubernur, DPR, kepala desa, kepala dusun, atau menjadi ketua RT). Sah-sah saja orang mau menjadi apapun asalkan memiliki kompetensi. Inilah demokrasi, semua bisa menjadi apapun yang diimpikan asalkan dipilih oleh masyarakat.

Tukang batu mele jari datu. Pengarat sampi mele jari datu. Tukang ojek mele jari datu. Pengangkut geres mele jari datu. Preman mele jari datu. Tukang sakap melen jari datu. Laguk sai jak pade pilek. Itulah gambar keinginan masyarakat yang ingin menjadi datu atau penguasa.

Read More

MEMBELI WAKTU

Setelah KPU RI menganulir hasil kerja Timsel KPU NTB, terasa keputusan semakin tidak jelas alias mengambang. Ada kesan KPU RI sengaja mengulur-ulur waktu siapa yang mau ditetapkan menjadi komisioner KPU NTB.

Spekulasi pun bermunculan, apakah tes ruhani yang telah dilaksanakan di rumah sakit jiwa Mataram beberapa waktu yang lalu akan melahirkan wajah-wajah baru yang berbeda dengan hasil kerja timsel lalu atau justru akan menguatkan hasil kerja timsel yang sudah dianulir itu. Entahlah.

Namun, masyarakat berharap KPU RI segera saja mengumumkan hasil kocok ulang calon anggota KPU NTB. Sebab cepat atau lambat pasti akan memunculkan reaksi atas kerja KPU Ri yang telah mengambil alih kerja timsel. Saya hawatir, semakin diulurnya waktu penentuan komisioner KPU NTB bisa berdampak negatif terhadap integritas penyelenggara pemilu.

Read More

MENCERABUT AKAR TERORISME

Awal tahun 2014, Densus 88 Mabes Polri memberi kado spesial dengan melipat komplotan teroris yang disinyalir di bawah komando Abu Roban. Komplotan teroris di kepung di sebuah rumah kontrakan di Ciputat, Tengerang Selatan, Banten. Ada 6 orang yang berhasil ditembak oleh Densus 88 Mabes Polri. Terungkapnya komplotan teroris itu menjadi indikator bahwa terorisme masih menjadi ancaman serius dan perlu penanganan serius dari aparat keamanan.

Rasanya, sangat sulit untuk memberantas teroris sampai ke akarnya. Dari data yang ada, terdapat sekitar 200 orang yang sudah mendapat pelatihan khusus, sudah di bai'ah dan siap untuk berjihad. Saat ini mereka tersebar di beberapa daerah yang masih belum bisa terlacak keberadaannya. Juga terdapat 30.000 orang yang punya potensi untuk mendapatkan pelatihan. Kalau data ini benar berarti teroris masih menjadi ancaman bagi keamanan dan ketentraman Indonesia. Karena itu, Indonesia bisa dikatagorikan sebagai zona merah tumbuh dann berkembangnya teroris.

Read More

MENANTI PEMIMPIN INSPIRATIF

Setidaknya itu mimpi kita sebagai masyarakat Indonesia memasuki Tahun 2014. Ya, kita menginginkan pemimpin yang mampu membawa bangsa dan negara lebih sejahtera dibandingkan Tahun lalu. Menjadi pemimpin kata Muhammad Jusuf Kala tidak susah. Keteladanan menjadi kata kunci untuk menjadi pemimpin. Dan merubah masyarakat bisa menjadi lebih mudah.

Eksistensi pemimpin adalah pemimpin yang mampu mendobrak keadaan dan bukan yang pandai mengokohkan kemapanan. Sebagian besar pemimpin di negeri ini, apakah itu Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan bahkan Presiden berupaya untuk mengokohkan kemapanan dan atau kekuasaannya. Berbagai cara dilakukan, entah itu benar atau salah, melanggar hukum atau tidak tidak menjadi urusan. Yang terpenting adalah dapat mempertahankan kekuasaan sampai dua periode. Dan tidak peduli berapa uang yang dihabiskan untuk mencapai tujuannya.

Read More